Media Pendidikan – 06 April 2026 | Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan pentingnya respons pemerintah Indonesia yang tegas dan terkoordinasi setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) kembali terluka akibat ledakan di wilayah El Adeisse, Lebanon Selatan. Insiden yang terjadi pada Jumat, 3 April 2025, menambah daftar risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di zona konflik yang semakin tidak stabil.
Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025, bersama perwakilan kementerian terkait, TB Hasanuddin menekankan bahwa pemerintah harus segera meluncurkan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen. “Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu menyampaikan desakan resmi kepada Dewan Keamanan PBB serta Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas insiden ini,” ujarnya pada 4 April 2025.
Hasanuddin menekankan dua fokus utama dalam penyelidikan. Pertama, memastikan apakah ledakan tersebut merupakan konsekuensi tak terduga dari eskalasi konflik yang sedang berlangsung atau merupakan tindakan yang disengaja melanggar hukum internasional. Kedua, bila terbukti adanya serangan terhadap personel penjaga perdamaian, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang menuntut akuntabilitas penuh.
Politikus PDIP tersebut juga menyoroti peran penting Kementerian Luar Negeri dalam memantau setiap tahap penyelidikan. “Kemlu harus melakukan monitoring ketat, mulai dari pengumpulan bukti, analisis data, hingga verifikasi kronologi kejadian. Selain itu, hak-hak prajurit yang terluka harus dijamin, dan tekanan diplomatik harus terus digencarkan agar proses investigasi berjalan tuntas,” jelasnya.
Selain investigasi, TB Hasanuddin menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan operasional TNI di Lebanon. Ia meminta Markas Besar TNI segera meninjau kembali penempatan pos, meningkatkan perlindungan fisik di pangkalan, serta memperketat standar operasional prosedur (SOP) saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas. “Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos agar berada di zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan SOP saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas,” tegasnya.
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang baru saja melakukan pemeriksaan pasukan pada upacara pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL 2025, menyatakan kesiapan TNI untuk menyesuaikan taktik operasional berdasarkan temuan investigasi. Namun, ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian tetap kuat asalkan keselamatan prajurit terjaga.
Sejumlah pihak, termasuk mantan Sekretaris Menlu Megawati Soekarnoputri, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam UNIFIL jika situasi di lapangan memburuk. “Jika kehadiran kita tidak lagi memberikan manfaat signifikan dan justru membahayakan prajurit, sementara pihak-pihak di lapangan tidak kooperatif dan PBB terlihat lemah, opsi penarikan pasukan harus dipertimbangkan secara serius,” ujar Megawati dalam pernyataan tertulis.
Meski demikian, Megawati menegaskan kembali pentingnya peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, dengan catatan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. “Komitmen internasional harus tetap dijalankan, tetapi dengan perhitungan matang dan perlindungan maksimal bagi setiap personel kita,” tambahnya.
Insiden ledakan di El Adeisse menewaskan atau melukai tiga prajurit TNI, di mana dua di antaranya mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas protokol keamanan UNIFIL serta kemampuan koordinasi antara pasukan penjaga perdamaian dan otoritas lokal.
Berbagai pihak menilai bahwa investigasi yang independen tidak hanya penting untuk mengungkap fakta, tetapi juga untuk menegakkan keadilan internasional. Jika terbukti ada pelanggaran, langkah diplomatik dan hukum dapat diambil melalui mekanisme PBB atau Mahkamah Internasional.
Kesimpulannya, tekanan dari TB Hasanuddin dan tokoh politik lainnya menandai titik kritis dalam kebijakan Indonesia terkait misi UNIFIL. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara memperkuat prosedur keamanan dan diplomasi untuk melindungi prajurit, atau meninjau kembali keterlibatan Indonesia di wilayah yang semakin berbahaya. Keputusan selanjutnya akan memengaruhi citra Indonesia di panggung internasional serta keselamatan personel yang bertugas di zona konflik.
Komentar