Media Pendidikan – 08 Mei 2026 | Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei terbaru terkait kinerja penegakan hukum Polri secara nasional, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 75,1 persen. Survei ini dilakukan terhadap 1.580 responden yang tersebar di 34 provinsi selama periode 7 hingga 20 April 2026.
Penilaian positif masyarakat terutama berkaitan dengan pemberantasan judi, perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga menyoroti penanganan penimbunan bahan bakar minyak dan bahan pangan oleh kepolisian.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Dedi Rohman menyebut hasil survei berkaitan dengan kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penilaian terhadap Polri memiliki korelasi kuat dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
"Hasil survei kinerja Polri ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Selain kepuasan terhadap penegakan hukum, survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 79,2 persen. Dedi menilai angka tersebut menunjukkan adanya tren pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian nasional.
Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Survei tersebut juga memiliki margin of error kurang lebih sebesar 2,47 persen secara nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan tuntas. Langkah tersebut terutama diperlukan terhadap berbagai kejahatan yang membahayakan masyarakat dan negara.
"Bagaimana kita mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan tuntas. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan negara dan masyarakat," katanya.
Komentar