Media Pendidikan – 17 April 2026 | Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lainnya kini bersaing di peringkat internasional seperti QS World University Rankings, menorehkan prestasi yang mengangkat citra pendidikan tinggi Indonesia di mata dunia. Di tengah sorotan positif itu, serangkaian kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa mulai mengisi ruang diskusi publik, menimbulkan pertanyaan serius tentang citra diri (self‑image) generasi penerus bangsa.
Data survei Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) tahun 2020 mengungkapkan bahwa 77 % responden setuju bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, sementara 63 % korban tidak melaporkan peristiwa tersebut. Penundaan pelaporan disebabkan oleh takut stigma, relasi kuasa, dan kurangnya kepercayaan pada mekanisme penanganan yang ada.
Menanggapi fenomena ini, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Peraturan tersebut memperluas definisi kekerasan seksual, mencakup tindakan verbal, lelucon berbau seksual, serta penyebaran konten tanpa persetujuan korban, termasuk melalui platform digital. Meski demikian, regulasi belum mampu menghentikan praktik penyimpangan yang terus muncul di berbagai kampus ternama.
Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory) dari Henri Tajfel dan John Turner menjelaskan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok untuk memperoleh penerimaan sosial. Dalam konteks kampus, norma yang menyimpang—seperti objektifikasi atau pelecehan seksual—dapat menjadi standar tidak tertulis yang diterima oleh sebagian anggota komunitas. Albert Bandura menambahkan bahwa proses moral disengagement memungkinkan pelaku melegitimasi tindakan mereka dengan alasan “hanya bercanda”, sehingga rasa bersalah tereduksi.
Untuk memutus siklus tersebut, diperlukan upaya pembinaan self‑image yang terpadu, baik bagi pelaku maupun korban. Beberapa langkah yang dapat diimplementasikan meliputi:
- Pendidikan etika komunikasi sejak tahun pertama perkuliahan, menekankan pentingnya empati dan batasan pribadi.
- Penguatan mekanisme pelaporan yang anonim, cepat, dan bebas intimidasi.
- Pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam mengidentifikasi dan menanggapi tanda‑tanda kekerasan seksual.
- Penerapan sanksi tegas yang konsisten terhadap pelanggaran, tanpa mengandalkan justifikasi tradisi atau budaya kelompok.
Masalah bukan hanya terletak pada perilaku individu, melainkan pada struktur nilai yang lebih luas. Fokus berlebihan pada prestasi akademik, peringkat internasional, dan pencapaian organisasi dapat mengikis pondasi moral mahasiswa bila tidak diimbangi dengan penguatan identitas internal. Ketika identitas diri semata bergantung pada pengakuan eksternal, mahasiswa menjadi rentan mencari validasi melalui cara‑cara yang menyimpang.
Sebagai pendidik, pertanyaan penting yang muncul adalah: “Apakah kita sedang mencetak lulusan yang cerdas dan kompetitif di tingkat global, namun kehilangan martabatnya?” Self‑image bukan sekadar tampilan luar, melainkan cara seseorang hadir secara nyata sebagai individu beretika yang menghargai sesama. Masa depan pendidikan tinggi Indonesia berada di persimpangan—antara meraih reputasi global dan mempertahankan integritas moral di dalam ruang kampus.”
Komentar