Media Pendidikan – 10 Mei 2026 | Selat Hormuz telah menjadi sorotan dunia akhir-akhir ini karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagai seorang militer, saya menyebut statusnya: darurat merah. Mesin perang AS dan Iran sedang memanas ke tingkat kritis.
Konflik ini berawal dari insiden kecil yang dibiarkan membusuk hingga meledak. Tahun 2018, ketika saya masih duduk sebagai Penasihat Militer RI untuk PBB di New York, Dewan Keamanan hampir kehabisan akal menghadapi eskalasi di Selat Bab el-Mandeb. Akar masalahnya sama dengan yang kini terjadi di Selat Hormuz: ambiguitas definisi gencatan senjata.
Presiden Trump menyatakan di media sosial bahwa gencatan senjata masih berlaku, sembari menulis: “Just like we knocked them out again today, we'll knock them out a lot harder, and a lot more violently, in the future, if they don't get their Deal signed, FAST!” Ini bukan bahasa negarawan yang menginginkan perdamaian. Ini adalah ultimatum bersenjata.
Gencatan senjata AS-Iran tidak pernah benar-benar berfungsi. Berdasarkan pengalaman saya di PBB, setidaknya ada tiga kegagalan sistemik: tidak ada definisi yang disepakati, blokade dan kontrablokade, serta tidak ada mekanisme deeskalasi.
Indonesia harus bersiap menghadapi dampak ekonomi dari konflik ini. Saya merekomendasikan lima hal kepada pemerintah dan TNI: mengaktifkan kembali Sistem Peringatan Dini Maritim, mendorong pembentukan Maritime Task Force netral di PBB, mengirim nota diplomatik ke Washington dan Teheran, menghitung dampak ekonomi secara riil, dan mendorong pernyataan bersama ASEAN.
Kita tidak bisa hanya bersandar pada harapan. Kita harus membaca peta dengan jujur: mesin perang AS-Iran sedang memanas ke ambang kritis, dan Selat Hormuz dalam status darurat merah.
Komentar