Media Pendidikan – 05 April 2026 | Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden Indonesia, kembali mengemukakan pandangannya mengenai konflik yang berkepanjangan di Lebanon. Dalam sebuah pernyataan publik, SBY menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus segera mengambil langkah tegas terhadap Misi Pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lebanon (UNIFIL). Menurutnya, opsi yang paling realistis adalah menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan pasukan ke luar zona pertempuran yang terus mengalami eskalasi.
UNIFIL dibentuk pada tahun 1978 dengan mandat untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon serta memfasilitasi stabilitas di wilayah perbatasan. Selama lebih dari empat dekade, misi tersebut telah mengalami perubahan mandat, memperluas peranannya menjadi penyangga keamanan dan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. Namun, dinamika politik dan militer di kawasan tersebut semakin kompleks, terutama setelah ledakan konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah pada Oktober 2023 yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan ribuan korban jiwa.
SBY menyoroti bahwa kehadiran pasukan multinasional belum berhasil mematahkan siklus kekerasan. “PBB harus mengevaluasi kembali efektivitas UNIFIL. Jika keberadaan pasukan tidak lagi mampu menahan atau meredam konflik, maka opsi penghentian atau relokasi harus dipertimbangkan secara serius,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut harus diambil dengan memperhatikan konsekuensi keamanan regional dan kebutuhan mendesak penduduk sipil yang terjebak di zona konflik.
Berikut adalah beberapa pertimbangan yang diutarakan SBY terkait dua opsi utama:
- Penghentian penugasan UNIFIL: Mengakhiri misi dapat membuka ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi politik secara langsung, namun berisiko meningkatkan ketidakstabilan bila tidak disertai mekanisme pengganti yang memadai.
- Relokasi pasukan ke luar zona pertempuran: Memindahkan unit-unit ke wilayah yang lebih aman dapat mengurangi paparan pasukan terhadap serangan, namun tetap menuntut koordinasi dengan otoritas Lebanon dan negara-negara tetangga untuk memastikan tidak terjadinya kekosongan keamanan.
Analisis SBY juga menyinggung peran Indonesia sebagai negara non‑permanen di Dewan Keamanan PBB. Ia mengusulkan agar Indonesia mengajukan resolusi yang menekankan evaluasi mandat UNIFIL serta menyoroti pentingnya pendekatan berbasis diplomasi multilateral. “Indonesia dapat menjadi jembatan antara pihak‑pihak yang berseteru, mengingat pengalaman kami dalam mediasi konflik domestik dan internasional,” katanya.
Reaksi internasional terhadap usulan SBY masih beragam. Beberapa negara anggota PBB, terutama yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, menyatakan perlunya peninjauan mandat UNIFIL secara periodik, namun belum ada konsensus untuk penghentian total. Di sisi lain, negara-negara anggota Uni Eropa menekankan pentingnya keberlanjutan misi sebagai penahan utama terhadap potensi eskalasi lebih lanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon.
Di dalam negeri, kalangan akademisi dan analis keamanan menilai usulan SBY sebagai cermin kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang melanda Lebanon. Mereka menyoroti bahwa lebih dari satu setengah juta orang telah mengungsi internal, sementara infrastruktur kesehatan dan pendidikan mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya intervensi PBB yang lebih fleksibel, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan yang tidak terganggu oleh operasi militer.
Berikut ringkasan poin utama yang diangkat oleh SBY dalam pernyataannya:
- Evaluasi objektif atas efektivitas UNIFIL sejak pendiriannya.
- Pertimbangan penghentian atau relokasi pasukan sebagai opsi strategis.
- Peran Indonesia dalam mengusulkan resolusi PBB yang menekankan diplomasi multilateral.
- Kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan yang terlepas dari konflik militer.
Dengan menaruh tekanan pada PBB, SBY berharap komunitas internasional dapat bergerak lebih cepat dalam mencari solusi politik yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi penderitaan rakyat Lebanon. Ia menegaskan bahwa tidak ada solusi militer tunggal yang dapat menyelesaikan konflik yang sarat dengan kepentingan geopolitik, sejarah, dan identitas agama.
Kesimpulannya, usulan SBY menambah dimensi baru dalam diskusi mengenai peran UNIFIL. Baik penghentian maupun relokasi menuntut pertimbangan matang tentang konsekuensi keamanan regional, dampak kemanusiaan, dan peran diplomatik negara‑negara non‑permanent di PBB. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada dinamika politik di tingkat internasional serta kemampuan para pemangku kepentingan untuk menegosiasikan jalur damai yang dapat diterima semua pihak.
Komentar