Media Pendidikan – 12 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti fenomena ego berlebih di kalangan pemimpin bangsa yang dianggapnya menghambat kesinambungan kebijakan publik. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada acara resmi di ibu kota, ia menegaskan komitmen untuk melanjutkan program-program unggulan yang telah dirintis oleh pendahulunya, alih-alih memutus rantai kebijakan tersebut.
“Tingginya ego para pemimpin menjadi kelemahan bangsa,” ujar Pramono Anung. Ia menambahkan bahwa sikap tersebut sering kali membuat program-program penting terhenti ketika ada pergantian kepemimpinan, padahal banyak inisiatif sudah berada pada tahap implementasi yang membutuhkan kesinambungan.
Pramono mencontohkan beberapa proyek yang sempat terhenti pada masa kepemimpinan sebelumnya, antara lain revitalisasi trotoar di kawasan Sudirman, program penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Cilandak, serta inisiatif digitalisasi layanan publik yang belum selesai. Menurut data Dinas Perhubungan DKI, kurangnya kelanjutan program trotoar mengakibatkan penurunan kepatuhan pejalan kaki hingga 12% pada tahun 2025.
Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Gubernur mengumumkan tiga langkah strategis: pertama, pembentukan tim lintas sektor yang bertugas mengawasi implementasi program lama; kedua, penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur untuk setiap proyek, sehingga perubahan kepemimpinan tidak mempengaruhi target akhir; ketiga, penguatan mekanisme evaluasi publik yang melibatkan warga melalui forum komunitas.
Tim lintas sektor tersebut akan dipimpin oleh pejabat senior dari Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang sudah berjalan tidak hanya menjadi catatan sejarah, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan Jakarta,” kata salah satu anggota tim.
Data BPS menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2026, DKI Jakarta telah mencatat pertumbuhan investasi daerah (PAD) sebesar 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebagian dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan. Pramono berharap dengan menegakkan konsistensi kebijakan, angka tersebut dapat terus meningkat.
Selain menegaskan pentingnya konsistensi, Pramono juga menyerukan budaya kepemimpinan yang lebih rendah hati. Ia menekankan bahwa pemimpin harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, serta membuka ruang dialog yang konstruktif dengan semua pemangku kepentingan.
Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, diharapkan dalam enam bulan ke depan setidaknya 70% program yang sempat terhenti akan kembali beroperasi penuh. Pemerintah Provinsi berjanji akan menyampaikan laporan perkembangan secara periodik kepada publik.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya memperbaiki citra kepemimpinan di Jakarta, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi masalah ego berlebihan yang sering mengganggu kesinambungan program pembangunan.
Komentar