Media Pendidikan – 15 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Rabu, 15 April 2026, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta jajaran di bawahnya. Pesan tersebut menekankan pentingnya kerja nyata di lapangan dan mengingatkan agar tidak sekadar berupaya menyenangkan pimpinan.
Dalam sambutan yang diadakan di kantor Gubernur, Pramono menegaskan bahwa keberhasilan program infrastruktur kota tidak dapat diukur dari kepuasan atasan semata, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan warga. “Jangan sampai kita hanya fokus pada kepuasan pimpinan, melainkan harus memberikan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pramono menambahkan bahwa PPSU memiliki peran strategis dalam mengelola fasilitas publik, mulai dari perbaikan jalan, pengelolaan taman, hingga pemeliharaan fasilitas kebersihan. Ia menekankan bahwa setiap langkah kerja harus didasarkan pada data lapangan, melibatkan koordinasi lintas sektor, dan mengedepankan transparansi.
Dalam upaya mendorong akuntabilitas, Pramono menginstruksikan agar setiap tim PPSU menyusun laporan kerja bulanan yang mencakup pencapaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi keputusan kebijakan selanjutnya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya etika kerja yang berlandaskan integritas. “Tidak ada ruang bagi praktik favoritisme atau tindakan yang semata-mata untuk mengesankan atasan,” tegas Pramono. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilandasi profesionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap warga.
Pesan ini disambut positif oleh perwakilan serikat pekerja PPSU, yang menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan. “Kami akan memastikan setiap proyek dijalankan dengan standar tinggi dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya,” kata Ketua Serikat PPSU, Budi Santoso.
Sebelumnya beberapa proyek infrastruktur mendapat sorotan publik terkait kualitas pelaksanaan, sehingga Gubernur menekankan perlunya perbaikan standar operasional dan pengawasan yang lebih ketat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sinergi dalam penyelesaian masalah infrastruktur.
Untuk memperkuat pengawasan, Gubernur mengusulkan pemanfaatan teknologi pemetaan digital dan sistem informasi geografis (GIS) guna memantau kondisi fasilitas secara real‑time.
Selanjutnya, program pelatihan kompetensi teknis dan manajerial bagi petugas PPSU akan ditingkatkan, dengan fokus pada keterampilan lapangan dan manajemen proyek.
Evaluasi kinerja petugas akan diintegrasikan ke dalam sistem penilaian pegawai, sehingga pencapaian hasil kerja dapat diukur secara objektif dan adil.
Dengan arahan tersebut, diharapkan PPSU dapat memperkuat peranannya dalam mewujudkan Jakarta yang lebih layak huni, serta menghindari jebakan kepentingan sempit yang dapat menghambat kemajuan. Gubernur menutup pertemuan dengan harapan bahwa kerja keras petugas di lapangan akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan publik.
Komentar