Media Pendidikan – 09 April 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi tajam sebuah tuduhan yang menyatakan ia “suka jalan‑jalan ke luar negeri” dalam rangka menghindari pekerjaan dalam negeri. Tuduhan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan resmi ke negara‑negara sahabat pada awal tahun ini, yang kemudian dipertanyakan oleh sejumlah kalangan media dan publik. Prabowo menegaskan bahwa setiap perjalanan luar negeri dilaksanakan atas dasar kepentingan diplomatik, ekonomi, dan keamanan negara, serta tidak ada hubungannya dengan hobi pribadi.
Reaksi Prabowo atas Tuduhan Sering Jalan‑jalan
Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Prabowo menolak keras label “penjelajah” yang diberikan oleh kritikus. Ia menambahkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase penting untuk meningkatkan profil internasional, termasuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama pertahanan. “Jika saya tidak meluangkan waktu di luar negeri, siapa yang akan menjalin dialog dengan mitra strategis? Ini bukan soal kesenangan, melainkan kewajiban kenegaraan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Guntur Romli Kritik Kegagalan Penarikan Investasi
Di sisi lain, Guntur Romli, seorang pakar ekonomi dan mantan pejabat Kementerian Keuangan, memanfaatkan kesempatan yang sama untuk mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal penarikan investasi asing. Menurut Romli, sejak awal masa jabatan Presiden, aliran modal asing mengalami penurunan signifikan akibat ketidakpastian kebijakan, birokrasi yang masih panjang, dan kurangnya insentif yang kompetitif. “Kita masih belum mampu memberikan kepastian hukum yang diperlukan investor, sehingga mereka memilih negara lain yang lebih stabil,” katanya dalam sebuah wawancara dengan media lokal.
Ketegangan antara dua narasi tersebut menyoroti dilema yang dihadapi kepemimpinan saat ini: menyeimbangkan kebutuhan diplomasi luar negeri dengan harapan domestik akan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Prabowo menekankan bahwa kunjungan ke luar negeri telah menghasilkan beberapa kesepakatan preliminer, termasuk potensi investasi di sektor energi terbarukan dan infrastruktur transportasi. Sementara itu, Guntur Romli menuntut pemerintah untuk segera menyederhanakan perizinan, memperbaiki regulasi perpajakan, dan meningkatkan transparansi dalam proses penawaran proyek publik.
Data resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun ini, aliran investasi asing langsung (FDI) menurun sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor manufaktur dan pertambangan menjadi yang paling terdampak, sementara sektor teknologi dan layanan digital menunjukkan pertumbuhan marginal. Analisis Romli menilai bahwa penurunan tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan diplomasi, melainkan memerlukan reformasi struktural yang mendalam.
Secara keseluruhan, respons Prabowo yang menolak tuduhan “jalan‑jalan” sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi luar negeri, serta kritik tajam Guntur Romli terhadap kebijakan investasi, mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang saling terkait di Indonesia. Kedepannya, kemampuan pemerintah untuk mengubah persepsi internasional menjadi aksi konkret di dalam negeri akan menjadi faktor penentu keberhasilan menarik kembali investasi asing yang selama ini menjadi prioritas utama.
Komentar