Media Pendidikan – 04 April 2026 | JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususnya setiap Jumat, akan diawasi secara ketat menggunakan teknologi pelacakan geo‑location. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ yang menjadi landasan hukum bagi pengawasan ini, dengan tujuan memastikan bahwa fleksibilitas kerja tidak dijadikan celah bagi penurunan produktivitas atau penciptaan “long weekend”.
Pengawasan Berbasis Geo‑Location
Melalui sistem geo‑location, ponsel kerja ASN wajib dalam keadaan aktif selama jam kerja, sehingga posisi geografis dapat dipantau secara real‑time. Data tersebut dikirim ke server pusat yang dikelola oleh unit teknologi informasi kementerian, memungkinkan pihak berwenang mengonfirmasi bahwa ASN memang berada di lokasi yang sesuai dengan tugas WFH. Teknologi yang dipakai mirip dengan mekanisme yang pernah diterapkan pada masa pandemi COVID‑19, namun kini diintegrasikan dengan prosedur standar operasional baru.
Kebijakan dan Pengecualian
WFH Jumat tidak berlaku untuk semua pegawai negeri. Seksi layanan publik yang bersifat esensial – termasuk kedaruratan, ketertiban umum, kebersihan, persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan daerah – tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Di tingkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa termasuk dalam kelompok yang dikecualikan, sehingga mereka tetap melaksanakan Working From Office (WFO). Selain itu, terdapat 11 jabatan tingkat provinsi dan 12 jabatan tingkat kabupaten/kota, seperti Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama, yang tidak termasuk dalam skema WFH.
Sanksi bagi Pelanggar
Untuk menegakkan kedisiplinan, pemerintah menetapkan tahapan sanksi. ASN yang gagal merespons panggilan atau pesan dalam waktu lima menit pertama akan menerima teguran lisan. Jika pelanggaran berlanjut dan tidak ada respons setelah dua kali panggilan, teguran tertulis akan diberikan. Pada kasus pelanggaran berulang, evaluasi kinerja akan dilakukan dan dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk penurunan nilai kinerja atau pembatasan kenaikan pangkat.
Evaluasi dan Pelaporan
Implementasi WFH dengan geo‑location akan dievaluasi selama dua bulan pertama. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat data kehadiran, efektivitas energi, dan dampak operasional. Hasil evaluasi akan menjadi acuan untuk menyesuaikan kebijakan, memperkuat mekanisme pengawasan, atau memperluas cakupan WFH bagi unit kerja yang dianggap dapat mendukung produktivitas tanpa mengorbankan layanan publik.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan efisiensi energi, transformasi budaya kerja, dan kualitas layanan publik. Penggunaan teknologi geo‑location diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa ASN melaksanakan tugasnya secara disiplin meski tidak berada di kantor, sekaligus menegakkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi dalam era kerja fleksibel.
Komentar