Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan

Media Pendidikan – 15 Juni 2026 | Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah mengakomodasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Menurut pakar hukum, pernyataan Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD soal UU Polri abai KPRP membingungkan.

Pakar hukum mengatakan bahwa UU Polri telah meningkatkan otoritas polisi dalam menangani kejahatan, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Polisi Ringkus 2 Penodong Parang ke Wanita Dalam Angkot di Medan

N Nasional

30 hari

Mengutip sebuah laporan, pakar hukum tersebut mengatakan bahwa UU Polri baru tidak hanya meningkatkan kekuasaan polisi tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk itu, pakar hukum tersebut mengatakan bahwa UU Polri baru perlu direvisi agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan korporasi.

Istri Nadiem Minta Audiensi, Formappi Ingatkan DPR Jangan Intervensi Penegakan Hukum

N Nasional

53 hari

Konflik antara UU Polri dan KPRP telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. KPRP telah mengkritik UU Polri karena dianggap tidak memadai dalam menyelesaikan kejahatan korporasi.

Sementara itu, pemerintah telah menolak untuk merevisi UU Polri.

Presiden: Banyak Negara Mencari Pasokan Pupuk dari Indonesia

N Nasional

29 hari

Perdebatan tentang UU Polri telah meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan KPRP.