Media Pendidikan – 26 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, resmi mencabut usulan penerapan tarif (toll) di Selat Malaka setelah menanggapi protes domestik dan pertimbangan hukum internasional. Keputusan itu diumumkan pada Rapat Koordinasi Kementerian Keuangan tanggal 24 April dan disampaikan melalui konferensi pers yang dihadiri wartawan dalam dan luar negeri.
Usulan awal, yang muncul pada akhir 2025, berencana mengenakan biaya bagi setiap kapal yang melintas melalui Selat Malaka, jalur maritim yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik serta menjadi poros perdagangan global. Pemerintah mengklaim tarif tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan membantu pembiayaan infrastruktur pelabuhan. Namun, usulan itu segera menuai kritik dari kalangan industri pelayaran, negara‑negara ASEAN, serta pakar hukum maritim.
Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan menegaskan, “Saya tidak serius dengan pajak Malaka; hukum maritim tetap menjadi landasan utama,” mengutip pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan kepada media Jakarta Globe. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa tidak ada dasar hukum internasional yang mendukung penerapan tarif di wilayah selat yang diatur oleh Konvensi Pelayaran Internasional (UNCLOS) dan perjanjian bilateral antara negara‑negara pengguna selat.
Menanggapi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan bahwa Indonesia akan tetap menjaga kebebasan navigasi di Selat Malaka, mengingat peran strategisnya dalam rantai pasok global. “Kami tidak akan memberlakukan tarif apa pun yang dapat mengganggu arus perdagangan internasional,” ujarnya, mengutip pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri yang dirilis pada hari yang sama.
Penarikan proposal tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang lebih luas. Analisis dalam artikel The Jakarta Post menyoroti bahwa Selat Malaka menjadi arena persaingan kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan China, yang keduanya memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia‑Pasifik. Menurut laporan tersebut, kebijakan tarif dapat memperburuk ketegangan dan memicu respons balasan dari negara‑negara besar.
ANTARA News melaporkan bahwa penolakan resmi ini mendapat dukungan kuat dari asosiasi pelayaran nasional dan internasional. Mereka menilai bahwa penerapan toll berpotensi menambah biaya operasional, menurunkan daya saing pelabuhan Indonesia, serta menimbulkan risiko penurunan volume kapal yang melewati selat. Sebagai gantinya, pemerintah berjanji akan fokus pada peningkatan infrastruktur pelabuhan, modernisasi sistem manajemen lalu lintas laut, dan upaya meningkatkan efisiensi operasional.
Selain pertimbangan hukum dan politik, faktor ekonomi juga menjadi sorotan. Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan dari toll diperkirakan hanya mencapai 0,2% dari total penerimaan pajak maritim, sementara potensi kerugian perdagangan dapat jauh lebih besar. Oleh karena itu, keputusan untuk mencabut usulan tersebut dipandang sebagai langkah pragmatis untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Keputusan ini menandai perubahan sikap resmi Indonesia terhadap kebijakan tarif di Selat Malaka. Pemerintah kini menekankan komitmen pada prinsip kebebasan navigasi, kepatuhan pada hukum internasional, serta kerja sama regional melalui ASEAN. Meski demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka pada alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengorbankan stabilitas perdagangan.
Pengembangan selanjutnya diharapkan akan melibatkan dialog intensif dengan negara‑negara ASEAN, organisasi pelayaran, dan lembaga internasional untuk merumuskan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam mengelola lalu lintas maritim di Selat Malaka.
Komentar