Media Pendidikan – 10 April 2026 | Pada Kamis, 9 April 2026, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Dompu-Bima Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta. Demonstrasi tersebut merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 2 April 2026, yang menuntut pemecatan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dari keanggotaan partai.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung selama lebih dari dua jam. Mahasiswa memegang spanduk-spanduk yang menuntut tindakan tegas terhadap Bambang Firdaus, menudingnya terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik partai. Beberapa mahasiswa juga mengeluarkan megaphone, menyuarakan tuntutan agar partai Gerindra melakukan investigasi independen.
Ketua Kesatuan Mahasiswa Dompu-Bima Jakarta, Ahmad Riza, dalam sambutannya menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar protes politik, melainkan wujud kepedulian mahasiswa terhadap akuntabilitas pejabat publik. “Kami menuntut agar partai Gerindra tidak menutup mata terhadap tindakan yang merugikan masyarakat Dompu. Jika tidak ada langkah tegas, kami akan melanjutkan aksi di tingkat yang lebih luas,” ujarnya.
Pihak DPP Gerindra, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai, menanggapi aksi dengan pernyataan resmi yang menyatakan akan menindaklanjuti keluhan mahasiswa. Pihak partai menyebutkan bahwa proses verifikasi dan evaluasi internal akan segera dimulai, namun belum memberikan tenggat waktu spesifik.
Sebagai bagian dari mekanisme internal Gerindra, Dewan Disiplin Partai akan memeriksa laporan mahasiswa. Jika terbukti melanggar, prosedur pemecatan anggota dapat dijalankan sesuai Anggaran Dasar partai.
Pihak kepolisian yang berada di lokasi memastikan bahwa aksi berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Tidak ada laporan kerusuhan atau penangkapan selama demonstrasi.
Latar Belakang Isu Bupati Dompu
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, telah dituduh melakukan penyalahgunaan dana alokasi daerah (DAD) untuk proyek pembangunan yang tidak selesai, serta diduga mengintervensi proses perizinan demi kepentingan pribadi. Laporan media lokal pada awal tahun menunjukkan adanya audit yang menemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
Demonstrasi ini mendapat sorotan media lokal dan nasional, menambah tekanan pada Bupati Dompu yang tengah menghadapi kritik tajam terkait sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai tidak transparan. Kritik tersebut sebelumnya telah memicu perdebatan di dalam partai mengenai kepatuhan terhadap aturan partai.
Beberapa tokoh masyarakat dari Dompu, termasuk aktivis anti‑korupsi, menyatakan dukungan mereka terhadap aksi mahasiswa. Mereka menilai bahwa suara generasi muda dapat mempercepat proses klarifikasi dan memberikan sinyal kuat bahwa penyalahgunaan jabatan tidak dapat diterima.
Dengan aksi yang terus berlanjut, mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk mengawal proses hukum dan internal partai. Jika tuntutan mereka tidak diindahkan, kemungkinan aksi serupa akan diulang di lokasi lain, termasuk di kantor-kantor partai di daerah lain.
Komentar