Media Pendidikan – 16 April 2026 | Jakarta, Jatim.jpnn.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) melakukan audiensi dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bapak Akmal Malik, dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia.
Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kemendagri tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara organisasi keagamaan dan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan pangan. Kedua belah pihak menyoroti peran strategis masing-masing; LDII sebagai jaringan keagamaan dengan basis massa luas, dan Kemendagri sebagai otoritas yang mengkoordinasikan kebijakan pemerintahan daerah.
“Kita harus memperkuat sinergi dalam ketahanan pangan, karena tantangan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Akmal Malik dalam sesi wawancara singkat. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan elemen masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan program pangan.
LDII, melalui badan dakwahnya, berencana mengoptimalkan jaringan masjid, pesantren, dan komunitas muslim untuk menyebarluaskan informasi tentang praktik pertanian berkelanjutan, pola konsumsi yang ramah lingkungan, serta edukasi gizi kepada masyarakat. Sementara Kemendagri akan mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam program pemerintah daerah, memastikan bahwa dukungan fiskal dan regulasi dapat mengakomodasi inisiatif lokal.
Dalam konteks data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023, produksi beras nasional mencapai 38,7 juta ton, namun masih terdapat kesenjangan distribusi di wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah menargetkan peningkatan ketahanan pangan dengan menurunkan tingkat kerawanan pangan nasional dari 12,4% menjadi di bawah 10% pada akhir 2025. Kolaborasi LDII-Kemendagri diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tersebut melalui program penyuluhan dan pendampingan petani di daerah rawan.
Agenda pertemuan juga mencakup pembahasan mekanisme koordinasi antar lembaga, termasuk pembentukan tim kerja gabungan yang terdiri dari perwakilan LDII, Kemendagri, dan dinas pertanian provinsi. Tim tersebut akan menyusun peta prioritas daerah yang paling membutuhkan intervensi, serta merancang program pelatihan pertanian organik dan teknologi irigasi tepat guna.
Selain itu, para peserta menekankan pentingnya peran pemuda dalam menggerakkan inovasi pangan. LDII berencana meluncurkan kompetisi inovasi pertanian bagi mahasiswa dan pelajar, yang akan didukung secara logistik oleh Kemendagri. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan generasi yang sadar akan pentingnya ketahanan pangan serta mampu menciptakan solusi berbasis teknologi.
Kesepakatan akhir mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang menegaskan komitmen jangka panjang kedua organisasi. Kedua belah pihak sepakat untuk melaporkan progres tiap triwulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, guna memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program.
Dengan sinergi yang lebih erat antara LDII dan Kemendagri, diharapkan kebijakan ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, menjangkau masyarakat luas, dan menurunkan risiko krisis pangan di masa depan.
Komentar