Media Pendidikan – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Kubu pendukung Rismon secara tegas menolak memberikan klarifikasi atas video yang mengklaim Joko Widodo (JK) mendanai kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi. Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu, mereka menegaskan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) dan tidak pernah diproduksi oleh pihak manapun yang terkait dengan Rismon.
Video yang beredar di berbagai platform media sosial menampilkan tuduhan bahwa JK secara finansial mendukung upaya memalsukan ijazah Presiden. Klaim tersebut memicu kehebohan publik, terutama mengingat sensitivitas isu pendidikan tinggi dan integritas pejabat negara. Namun, juru bicara Kubu Rismon menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara mereka dengan pembuatan atau penyebaran video tersebut.
“Kami tidak akan memberikan klarifikasi atas konten yang tidak pernah kami buat,” ujar juru bicara Kubu Rismon dalam pernyataan resmi. “Video itu jelas merupakan hasil manipulasi AI, dan kami menolak segala spekulasi yang tidak berdasar.” Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa pihak Kubu tidak akan menanggapi rumor lebih lanjut yang bersifat fitnah.
Sejak pertama kali muncul, video tersebut telah mengundang ribuan komentar dan reaksi di media sosial. Beberapa netizen menuduh adanya agenda politik di balik penyebarannya, sementara yang lain menuntut klarifikasi resmi dari pihak terkait. Kubu Rismon berpendapat bahwa menanggapi video yang jelas merupakan produk AI hanya akan memberi legitimasi pada konten palsu tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menambah deretan kontroversi seputar penggunaan AI dalam politik Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait masih berupaya menyusun regulasi yang dapat mengatasi penyalahgunaan teknologi ini. Sementara itu, Kubu Rismon tetap pada sikapnya untuk tidak memberikan klarifikasi, sekaligus menyerukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi visual yang belum terverifikasi.
Pengembangan teknologi AI terus melaju cepat, menuntut penyesuaian kebijakan serta edukasi publik yang memadai. Kubu Rismon berharap agar pihak berwenang dapat menindak tegas penyebaran konten palsu, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak semakin tergerus.
Komentar