Media Pendidikan – 30 Mei 2026 | Seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia telah menerima Surat Edaran (SE) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
Surat edaran ini ditujukan untuk semua penyelenggara pendidikan, termasuk sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya, untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru.
KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi dalam SPMB sangat penting untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan adil dan transparan.
KPK juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan kriteria yang jelas dan adil, serta tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Surat edaran ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendidikan di Indonesia.
KPK juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan transparansi dan keadilan.
Surat edaran ini juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan kriteria yang jelas dan adil, serta tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
KPK juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan transparansi dan keadilan.
Surat edaran ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendidikan di Indonesia.
KPK juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan kriteria yang jelas dan adil, serta tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Surat edaran ini juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan transparansi dan keadilan.
KPK juga menekankan bahwa penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan dengan menggunakan kriteria yang jelas dan adil, serta tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Komentar