Media Pendidikan – 22 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terkait dugaan intervensi yang dilakukan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dalam proses lelang proyek DJKA di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Jawa Timur. Pada hari ini, KPK memeriksa tiga saksi yang diduga memiliki informasi penting mengenai upaya pengaturan lelang tersebut.
Saksi pertama adalah seorang pegawai BTP yang menyatakan bahwa ada tekanan dari pihak luar untuk menyesuaikan hasil lelang dengan nama tertentu. “Saya diminta menunda penetapan pemenang lelang sampai ada konfirmasi dari pihak yang tidak disebutkan,” ujarnya dalam pemeriksaan. Saksi kedua, seorang konsultan yang terlibat dalam persiapan dokumen lelang, mengonfirmasi bahwa dokumen teknis sempat diubah secara mendadak, yang menurutnya tidak sejalan dengan prosedur standar. Saksi ketiga, seorang pejabat daerah, menyebutkan bahwa Bupati Pati yang sedang tidak aktif secara resmi tetap berkomunikasi dengan tim lelang melalui perantara, menekankan pentingnya memilih kontraktor yang dianggapnya menguntungkan bagi wilayahnya.
Kronologi Pengungkapan Dugaan Intervensi
KPK mengungkap bahwa intervensi tersebut berpusat pada pengaturan mekanisme evaluasi penawaran. Pada tahap awal, lelang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada awal kuartal kedua 2024, namun terjadi penundaan yang tidak terjelaskan secara resmi. Penundaan tersebut memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan negosiasi di belakang layar. Menurut data yang dihimpun KPK, nilai proyek DJKA yang diperebutkan mencapai lebih dari Rp 200 miliar, menambah besarnya dampak potensial bila terjadi penyimpangan.
Juru bicara KPK, Abdul Haris, menegaskan pentingnya pemeriksaan saksi-saksi tersebut. “Kami masih memeriksa bukti-bukti terkait dugaan intervensi tersebut,” ujar Abdul Haris dalam konferensi pers singkat. Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan KPK akan menindaklanjuti temuan dengan tindakan hukum bila terbukti melanggar aturan.
Pengaturan lelang di BTP Jawa Timur menjadi sorotan karena lokasi tersebut merupakan titik strategis dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia. DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) menargetkan peningkatan kapasitas jaringan kereta api nasional, sehingga transparansi dalam proses lelang sangat krusial.
Selain tiga saksi utama, KPK juga mengumpulkan dokumen internal BTP, catatan email, serta rekaman komunikasi yang diduga menjadi bukti intervensi. Seluruh materi tersebut akan dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif.
Pengawasan KPK terhadap kasus ini mencerminkan komitmen lembaga dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah. Jika terbukti, intervensi Bupati Pati Sudewo dapat berujung pada pencabutan hak politik serta tuntutan hukum yang signifikan, mengingat besarnya dana publik yang terlibat.
Sejauh ini, Bupati Pati nonaktif belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pati melalui kantor sekretariat menyatakan bahwa mereka akan menunggu hasil penyelidikan resmi dan siap bekerjasama penuh dengan KPK.
Kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan awal, dan perkembangan selanjutnya akan disampaikan oleh KPK. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mendukung upaya transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional.
Komentar