Media Pendidikan – 16 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Danto, mantan Direktur Lalu Lintas Kereta Api (KA), sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan suap yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan ini menandai langkah lanjutan otoritas anti‑korupsi dalam menelusuri praktik korupsi pada proses pengadaan jalur kereta api.
Kasus suap yang sedang diusut KPK berpusat pada proses pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Menurut informasi yang tersedia, Danto dipanggil karena posisinya sebelumnya sebagai Direktur Lalu Lintas KA, yang memberikan akses kepada sejumlah data operasional dan prosedural terkait proyek pengadaan. KPK menilai bahwa peran Danto sebagai saksi dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai alur keputusan dan potensi intervensi yang tidak sah.
“Danto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub,” ujar juru bicara KPK dalam pernyataan resmi. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan hanya pada pelaku utama, melainkan juga pada jaringan yang mendukung praktik korupsi, termasuk pejabat yang memiliki pengetahuan strategis.
Proses pemeriksaan berlangsung di kantor KPK Jakarta, dengan Danto memberikan keterangan tertulis dan lisan mengenai keterlibatannya dalam proyek-proyek pengadaan sebelumnya. Selama sesi tanya jawab, Danto diminta menjelaskan mekanisme evaluasi penawaran, prosedur persetujuan teknis, serta koordinasi dengan pihak ketiga yang terlibat dalam pembangunan jalur kereta api. Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya, semua proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, namun mengakui adanya tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan akhir.
Pengaduan suap ini muncul setelah laporan internal DJKA mengidentifikasi adanya indikasi pembayaran tidak wajar kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam tender. KPK kemudian memutuskan untuk memperluas penyelidikan, mencakup tidak hanya pihak yang diduga menerima suap, tetapi juga pejabat yang mungkin memfasilitasi atau menutup mata terhadap praktik tersebut.
Selain Danto, KPK juga menargetkan sejumlah pejabat lain di DJKA serta perusahaan kontraktor yang menjadi bagian dari proses tender. Penyelidikan ini masih dalam tahap awal, dan KPK belum mengumumkan nama-nama tersangka atau jumlah dana yang diduga terlibat dalam suap. Namun, otoritas menegaskan komitmennya untuk menindak tegas semua pihak yang terbukti melanggar hukum anti‑korupsi.
Kasus ini menambah daftar panjang investigasi KPK di sektor infrastruktur, terutama di bidang transportasi yang menjadi prioritas pemerintah. Sejumlah proyek kereta api besar-besaran sedang dikerjakan, termasuk pembangunan jalur cepat dan peningkatan jaringan kereta api nasional, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam proses pengadaan.
Para pengamat menilai bahwa hasil pemeriksaan Danto dapat menjadi titik tolak penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Jika bukti kuat ditemukan, konsekuensi hukum dapat mencakup penjatuhan sanksi pidana, pembekuan aset, serta pemulihan kerugian negara. Di sisi lain, KPK diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada sektor publik bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi, terutama pada proyek-proyek strategis yang berdampak pada mobilitas masyarakat.
Sejauh ini, KPK belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan atau keputusan akhir terkait kasus ini. Namun, otoritas menegaskan bahwa proses penyelidikan akan terus berlanjut hingga semua fakta terungkap dan pelaku yang terlibat dapat diproses secara hukum.
Komentar