Kemenhub Ancam Cabut Izin Trayek Bagi Bus yang Tak Masuk Terminal

Media Pendidikan – 12 Mei 2026 | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi Perusahaan Otobus (PO) yang tidak masuk ke dalam terminal. Sanksi tersebut beragam, mulai dari administratif, pencabutan izin trayek, hingga pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pemberlakukan sanksi mengacu pada peraturan perundangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan.

PLBN Entikong Catat Lonjakan Lintasan Lintas Batas Selama Libur Paskah 2026, Total 6.769 Penumpang

N Nasional

34 hari

"Kita akan berlakukan sanksi tegas mengacu pada peraturan yang ada. Mulai dari sanksi administratif, pencabutan izin trayek, dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang," kata Aan Suhanan.

Jemaah Haji 2026: Gelombang Pertama Berangkat 22 April, Gelombang Kedua 7 Mei – Jadwal Lengkap dan Detail Pelaksanaan

N Nasional

25 hari

Kewajiban masuk terminal bagi setiap bus adalah untuk memastikan kendaraan yang dioperasionalkan laik jalan, pengemudi sehat, dan penumpang di dalam bus terdata dengan baik. Dalam prosesnya, petugas juga akan mengecek kelengkapan administrasi.

Idjon Djanbi: Veteran Perang Dunia II yang Mengubah Sejarah Militer Indonesia dengan Pendiriannya atas Kopassus

N Nasional

25 hari

Kemenhub juga mewajibkan Balai Pengelola Transportasi Darat memperkuat pengawasan kelaikan operasional angkutan jalan melalui inspeksi keselamatan atau ramp check, khususnya di Terminal Tipe A.