Media Pendidikan – 04 April 2026 | Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu, 4 April 2026. Tujuan utama kunjungan adalah meninjau kondisi para pengungsi yang masih berada di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, serta menyalurkan bantuan darurat setelah bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.
Selama berada di lokasi, Tito bersama tim Satgas PRR menyalurkan total 276 paket bantuan yang meliputi perlengkapan ibadah, sembako, perlengkapan dapur, serta lima unit toren air bersih berkapasitas 2.000 liter. Bantuan tersebut diharapkan dapat menstabilkan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi para penyintas, sekaligus menjadi pintu gerbang untuk pemulihan jangka panjang.
- 276 paket perlengkapan ibadah
- 276 paket sembako
- 276 paket perlengkapan dapur
- 5 toren air bersih (2.000 liter per toren)
Namun, Tito menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak bersifat sekadar bantuan satu kali. Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi warga secara langsung agar kebijakan pemulihan dapat selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam dialog terbuka dengan para penyintas, beberapa poin krusial muncul. Pertama, permintaan pembangunan sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan. Kedua, keinginan kuat untuk dibangun hunian tetap (huntap) yang tidak hanya berupa rumah individu, melainkan hunian komunal. Sebagian besar warga mengungkapkan bahwa mereka tinggal di area rawan banjir, sehingga hunian komunal dipandang lebih efisien dalam hal penanggulangan bencana di masa depan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tito menyampaikan rencana koordinasi lanjutan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Kedua menteri akan membahas detail teknis pembangunan huntap, termasuk alokasi lahan, perizinan, dan timeline pelaksanaan. Tito juga menyinggung kerja sama dengan PT Perkebunan Semadam, perusahaan yang memiliki wilayah Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar Desa Sekumur. Jika pihak perusahaan bersedia menyerahkan sebagian lahan, proses pembangunan hunian komunal dapat dipercepat.
“Jika permasalahan tanah dapat diselesaikan, selanjutnya kami menunggu proses land clearing dari pemerintah kabupaten. Setelah itu, Kementerian PKP akan turun survei dan memulai pembangunan,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa data terkait lahan dan kebutuhan akan segera diserahkan kepada Kementerian PKP untuk mempercepat proses.
Selain rencana pembangunan hunian, Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan makanan kepada penyintas selama masa transisi. Selama tiga bulan ke depan, setiap pengungsi akan menerima bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 per orang per hari. Skema ini dirancang agar selaras dengan perkiraan waktu penyelesaian huntap, yang diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat bulan, tergantung pada kelengkapan data dan kecepatan kerja lapangan.
Pengalaman sebelumnya di wilayah Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah menjadi acuan pemerintah dalam memperkirakan durasi pembangunan. “Di Tapanuli Selatan, pembangunan selesai dalam tiga bulan, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah memakan waktu empat bulan,” kata Tito, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat proses.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari agenda penerjunan praja IPDN gelombang ketiga serta evaluasi progres rehabilitasi di Aceh Tamiang. Beberapa pejabat penting turut hadir, antara lain Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA; Rektor IPDN, Halilul Khairi; Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah; Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi; serta jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.
Para pemangku kepentingan bersama-sama meninjau tantangan akses jalan yang terhambat oleh longsor dan lumpur pasca-bencana. Selama beberapa minggu terakhir, Desa Sekumur mengalami keterisolasian yang memperparah kondisi kemanusiaan. Dengan bantuan infrastruktur darurat dan rencana pembangunan hunian yang terintegrasi, diharapkan warga dapat kembali ke kehidupan yang lebih layak dan aman dari ancaman banjir.
Secara keseluruhan, kunjungan Kasatgas Tito Karnavian menandai langkah konkret pemerintah pusat dalam mengatasi dampak bencana di Aceh Tamiang. Melalui penyaluran bantuan langsung, pendengaran aspirasi warga, serta koordinasi lintas kementerian dan sektor swasta, upaya pemulihan diharapkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
Komentar