Media Pendidikan – 21 April 2026 | Jakarta, 5 Maret 2026 – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung dua konflik bersenjata lama, Poso dan Ambon, dalam sebuah ceramah yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam kesempatan tersebut, Kalla menegaskan tujuan utama mengundang tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Malino I dan II, yakni perjanjian damai yang pernah menandai upaya penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
Acara yang dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, serta perwakilan lembaga sosial itu menjadi panggung bagi Kalla untuk mengajak kembali mengingat pelajaran dari proses Malino. “Kita harus belajar dari pengalaman Malino, karena dialog dan komitmen bersama dapat mengatasi perpecahan yang telah lama menggerogoti masyarakat,” ujar Kalla di tengah sorotan media.
Dalam ceramahnya, Kalla menyoroti fakta bahwa konflik Poso dan Ambon, meskipun telah mereda, masih menyisakan ketegangan sosial dan ekonomi. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sejak 2020 terdapat peningkatan kasus intoleransi sebesar 12% di wilayah Poso dan 9% di Ambon. Angka tersebut menjadi indikator bahwa upaya rekonsiliasi perlu terus digalakkan.
Kalla juga menekankan pentingnya melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki legitimasi di mata masyarakat. “Mereka yang pernah menandatangani Malino memiliki kredibilitas yang tak tergantikan. Dengan mengundang mereka, kita berharap dapat menghidupkan kembali semangat persatuan yang dulu berhasil menurunkan angka kekerasan,” katanya.
Para tokoh yang diundang, antara lain mantan gubernur Sulawesi Tengah dan mantan gubernur Maluku Utara, menyampaikan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam forum dialog yang direncanakan akan dilaksanakan secara periodik. Mereka menekankan bahwa keberlanjutan perdamaian memerlukan komitmen berkelanjutan, bukan sekadar perjanjian tertulis.
Selanjutnya, Kalla mengumumkan bahwa serangkaian pertemuan lanjutan akan diadakan di Yogyakarta dan Ambon, dengan agenda utama membahas mekanisme implementasi rekomendasi Malino dalam konteks kontemporer. Ia berharap agenda tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dengan mengaitkan kembali perjanjian Malino, Kalla berharap dapat membuka ruang dialog yang lebih luas, mengurangi potensi kekerasan, dan memperkuat jaringan kerjasama antar wilayah. Jika upaya ini berhasil, maka Poso dan Ambon dapat kembali menjadi contoh keberhasilan rekonsiliasi di Indonesia.
Komentar