Media Pendidikan – 23 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, menandatangani kesepakatan penting dalam pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-8. Kedua pejabat menegaskan niat memperdalam kolaborasi di bidang ekonomi, energi, maritim, dan pertahanan, sekaligus membahas isu-isu regional seperti situasi di Myanmar dan stabilitas Laut Cina Selatan.
Dalam rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Sugiono menyoroti langkah konkret yang akan diambil, antara lain penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta penguatan sistem pembayaran QR (Quick Response). “Kita sepakat memperkuat kolaborasi, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal, penguatan sistem pembayaran QR (Quick Response-red). Serta, peningkatan konektivitas antara kota-kota perbatasan seperti Manado, Bitung, Davao, dan General Santos,” ujarnya dalam konferensi pers bersama.
Di sektor energi, kedua negara menegaskan kembali komitmen sebagai produsen nikel terbesar dunia. Kesepakatan mencakup pengembangan Aliansi Nikel untuk memperkuat rantai pasok global, serta eksplorasi bersama mineral kritis lainnya. Hal ini diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi industri dalam negeri serta memperluas akses pasar internasional.
Bidang pertahanan juga menjadi fokus utama. Kedua negara berjanji mempercepat pengadaan peralatan militer buatan Indonesia dan meningkatkan latihan bersama di wilayah perairan strategis. Selain itu, kerja sama maritim akan diperluas, termasuk penetapan batas landas kontinen sesuai UNCLOS 1982, serta upaya pengelolaan perbatasan yang lebih efektif.
Maria Theresa Lazaro menekankan pentingnya hubungan yang telah terjalin selama 77 tahun. Ia menambahkan bahwa agenda JCBC ke-8 juga merujuk pada Rencana Aksi Filipina-Indonesia 2022–2027, yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Kedua menlu juga membahas penyelesaian isu konsuler, terutama terkait warga keturunan Indonesia dan Filipina yang berada di masing-masing negara.
Pertemuan ini tidak hanya menegaskan kedekatan bilateral, tetapi juga menjadi forum dialog tentang tantangan regional. Kedua pihak menyoroti perlunya proses politik inklusif di Myanmar untuk mencapai perdamaian jangka panjang, serta pentingnya bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang terdampak.
Kesepakatan yang dicapai di JCBC ke-8 diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, memperkuat stabilitas kawasan, dan menambah daya saing ekonomi regional di tengah persaingan global.
Komentar