Media Pendidikan – 11 Mei 2026 | Uni Eropa sering dipuji sebagai pelopor transisi hijau global, dengan emisi karbon domestik yang menurun dan energi terbarukan yang meningkat. Namun, di balik citra tersebut, terdapat kenyataan yang jauh lebih kompleks. Penurunan emisi di Eropa tidak sepenuhnya berarti hilangnya polusi global, karena polusi itu hanya dipindahkan ke negara berkembang melalui rantai produksi internasional.
Cerobong asap memang menghilang dari Eropa, tetapi muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Eropa sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai outsourcing emissions atau pemindahan emisi karbon lintas negara.
Studi Malik dan Lan (2016) menunjukkan bahwa globalisasi produksi telah meningkatkan praktik outsourcing emisi secara signifikan melalui perdagangan internasional. Masalah ini berkaitan erat dengan konsep carbon leakage atau kebocoran karbon, ketika kebijakan lingkungan di Eropa semakin ketat melalui pajak karbon dan sistem perdagangan emisi, banyak perusahaan memilih untuk memindahkan pabrik mereka ke negara berkembang demi menekan biaya produksi.
Akibatnya, emisi global tidak benar-benar turun, tetapi hanya bergeser lokasi. Penelitian Rocco dkk. (2020) menemukan bahwa kebijakan berbasis produksi di Eropa justru dapat meningkatkan emisi global hingga 0,8 gigaton akibat carbon leakage.
Negara berkembang menjadi penanggung beban ekologis dari gaya hidup hijau negara maju, dengan industri fast fashion, misalnya, memusatkan produksi di Bangladesh dan Vietnam karena biaya tenaga kerja murah dan lemahnya pengawasan lingkungan. Limbah pewarna tekstil dibuang ke sungai lokal, sementara produk akhirnya dijual kembali di butik-butik Eropa dengan label ‘sustainable fashion’.
Hal serupa terjadi dalam industri kendaraan listrik, dengan revolusi mobil listrik di Eropa membutuhkan pasokan besar nikel, kobalt, dan mineral kritis lain. Negara seperti Indonesia dan Democratic Republic of the Congo menjadi pusat eksploitasi tambang untuk menopang transisi energi Eropa.
Ironisnya, setelah memindahkan industri padat karbon ke negara berkembang, Eropa kini menerapkan kebijakan baru bernama Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang mengenakan tarif karbon terhadap produk impor yang dianggap memiliki jejak emisi tinggi. Namun, bagi banyak negara berkembang, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk standar ganda baru.
Kajian Fezzigna, Borghesi, dan Caro (2019) menegaskan bahwa sistem akuntansi emisi berbasis produksi yang digunakan saat ini gagal menghitung emisi yang terkandung dalam perdagangan internasional. Akibatnya, tanggung jawab konsumsi negara maju terhadap polusi global menjadi tersamarkan.
Penelitian terbaru dalam Energy Economics tahun 2024 bahkan menunjukkan bahwa kebijakan EU ETS menyebabkan kandungan karbon dalam impor Uni Eropa meningkat, sementara kandungan karbon ekspor mereka menurun. Artinya, sebagian emisi memang dipindahkan keluar dari wilayah Eropa melalui perdagangan internasional.
Transisi hijau memang penting bagi masa depan planet ini. Namun, transisi tersebut tidak boleh dibangun di atas pemindahan beban ekologis ke negara berkembang. Jika negara maju hanya mengekspor polusi sambil mempertahankan citra ramah lingkungan, ekonomi hijau hanyalah bentuk baru dari imperialisme lama lebih modern, lebih halus, tetapi tetap eksploitatif.
Komentar