Media Pendidikan – 02 April 2026 | Jambi, 2 April 2026 – Gubernur Jambi Al Haris mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jambi setiap hari Jumat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan konsumsi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan alternatif yang lebih produktif.
Dalam sambutan yang diadakan pada Rabu, 1 April 2026, Al Haris menjelaskan bahwa sejak awal tahun ini, kantor pemerintahan secara bertahap mengurangi aktivitas kerja pada hari Jumat. “Kami usahakan tidak ada yang masuk kantor pada hari Jumat,” ujarnya. Sebagai pengganti, ASN diarahkan untuk mengikuti program senam bersama, kegiatan keagamaan, atau pelatihan singkat yang dapat dilakukan secara daring maupun di luar ruangan kantor.
Manfaat yang diharapkan antara lain:
- Penghematan listrik, air, dan bahan bakar transportasi dinas.
- Penurunan beban anggaran operasional perkantoran.
- Peningkatan kesehatan fisik dan spiritual pegawai.
- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan yang lebih terfokus.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mempercepat penyelesaian temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Heriyanto, melaporkan bahwa hingga saat ini, rata-rata capaian tindak lanjut rekomendasi BPK di seluruh kabupaten/kota mencapai 79 persen, naik dari 77 persen pada periode sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih di bawah target nasional yang kini ditetapkan sebesar 80 persen.
| Parameter | Persentase |
|---|---|
| Capaian Tindak Lanjut (sebelumnya) | 77% |
| Capaian Tindak Lanjut (saat ini) | 79% |
| Target Nasional 2026 | 80% |
Agus Heriyanto menegaskan bahwa sebagian besar temuan BPK sudah ditindaklanjuti, namun data detail mengenai pengembalian dana dan pihak yang menyelesaikan kewajiban masih dalam proses pendataan. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mempercepat proses klarifikasi guna memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan pemerintah pusat.
Al Haris juga hadir dalam entry meeting BPK RI, menegaskan pentingnya transparansi keuangan daerah. “Kami ingin memastikan setiap rekomendasi BPK diimplementasikan secara tepat waktu, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Integrasi antara kebijakan WFH yang menekan biaya operasional dan upaya penyelesaian temuan BPK mencerminkan fokus Pemprov Jambi pada efisiensi sumber daya. Diharapkan, sinergi kedua inisiatif ini dapat menurunkan beban anggaran, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.
Ke depannya, pemerintah provinsi berencana memperluas program WFH ke hari kerja lainnya dan memperketat mekanisme pelaporan temuan BPK. Dengan target penyelesaian 80 persen pada akhir tahun, Pemprov Jambi berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
Komentar