Media Pendidikan – 17 April 2026 | Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto (HS), yang masa jabatan terpendek hanya enam hari, kini resmi tercatat sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013-2025.
Pada 3 September 2023, Hery Susanto dilantik menjadi Ketua Ombudsman, menggantikan posisi yang sempat kosong setelah masa jabatan sebelumnya berakhir. Namun, hanya enam hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan HS sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam proses perizinan tambang nikel.
Kronologi Penetapan Tersangka
Kasus ini bermula dari audit internal KPK yang menyoroti transaksi keuangan dan keputusan perizinan yang dilakukan oleh HS antara 2013 dan 2025. Selama periode tersebut, nilai investasi nikel nasional diperkirakan mencapai US$30 miliar, menjadikan sektor ini salah satu sumber devisa utama Indonesia. KPK menemukan adanya indikasi pembayaran tidak wajar kepada pihak ketiga yang terkait dengan proses perizinan.
Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, KPK menyatakan, “Kami telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi niaga pertambangan nikel, mengingat bukti kuat yang menunjukkan adanya indikasi gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan.”
Penetapan ini menimbulkan kehebohan di lingkaran politik dan publik, mengingat posisi strategis Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Sebelumnya, HS dikenal sebagai pengacara senior yang pernah menjabat sebagai anggota DPR dan memiliki jaringan luas di kalangan birokrasi.
Data Pendukung dan Dampak Politik
- Periode dugaan korupsi: 2013-2025 (12 tahun).
- Nilai investasi nikel nasional selama periode tersebut: sekitar US$30 miliar.
- Jumlah hari HS menjabat sebagai Ketua Ombudsman: 6 hari (rekor terpendek).
Penetapan HS sebagai tersangka memicu pertanyaan mengenai integritas lembaga pengawas publik. Sekretaris Jenderal Ombudsman menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan terlepas dari jabatan yang diemban, serta menekankan komitmen Ombudsman untuk tetap independen.
Pengamat politik menilai kasus ini dapat menambah beban politik bagi pemerintahan saat ini, terutama menjelang pemilihan umum mendatang. Mereka mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama nikel yang kini menjadi komoditas strategis dalam rantai pasokan baterai listrik.
Hery Susanto belum memberikan pernyataan resmi terkait penetapan tersangka, namun tim hukum pribadinya menyatakan akan mengajukan pembelaan hukum dan menegaskan bahwa semua tuduhan masih dalam tahap penyelidikan.
Kasus ini masih berkembang, dan KPK dijadwalkan akan melanjutkan proses penyidikan serta memanggil saksi-saksi kunci dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah menegaskan akan mendukung proses hukum yang adil dan tidak memihak.
Komentar