Media Pendidikan – 13 April 2026 | Djibouti, negara berukuran sekitar 23.200 km² dengan populasi kurang dari satu juta jiwa, kini menjadi titik fokus persaingan militer dan ekonomi antara Amerika Serikat, Prancis, China, Italia, dan Jepang. Letaknya di mulut Teluk Aden—pertemuan Laut Merah dan Samudra Hindia—menjadikannya jalur wajib bagi hampir 30% perdagangan maritim dunia, terutama bagi kapal yang melintasi Terusan Suez antara Asia dan Eropa.
Lokasi Strategis Menjadi Magnet Kekuatan
Keunggulan geografis Djibouti mengubahnya menjadi urat nadi ekonomi global. Ketika kelompok Houthi di Yaman mulai menyerang kapal di Laut Merah pada akhir 2023, biaya pengiriman naik dan rantai pasok internasional terdampak, menegaskan kembali nilai strategis wilayah ini. Karena itulah, pangkalan militer Prancis yang telah ada sejak era kolonial dan Camp Lemonnier milik AS—satu-satunya pangkalan permanen Amerika di Afrika—ditempatkan di sini sebagai basis operasi kontra-terorisme di Somalia dan Yaman.
Kehadiran China dan Dinamika Persaingan
Pada 2017 China membuka pangkalan militernya yang pertama di luar negeri, tepatnya di Djibouti. Langkah ini selaras dengan proyek Belt and Road Initiative, termasuk jalur kereta Djibouti‑Addis Ababa, pengembangan Pelabuhan Doraleh, serta zona perdagangan bebas terbesar di Afrika. Kedekatan fisik antara pangkalan AS dan China—hanya beberapa kilometer—memicu ketegangan, termasuk laporan gangguan laser yang diduga berasal dari sisi China. Seorang analis geopolitik menyatakan, “Djibouti telah menjadi arena persaingan kekuatan besar,” menyoroti intensitas kompetisi yang jarang terekspos publik.
Strategi Pemerintah Djibouti: Hedging atau Terjebak?
Presiden Ismail Omar Guelleh, berkuasa sejak 1999, tampak memanfaatkan semua pihak. Negara ini menerima sewa pangkalan dari AS, mempertahankan hubungan historis dengan Prancis, dan menyambut investasi serta kehadiran militer China. Pendapatan sewa pangkalan menjadi sumber penting bagi kas negara yang terbatas, menciptakan gambaran hedging yang brilian: mengekstrak keuntungan maksimal tanpa memihak. Namun, ketergantungan pada utang China untuk infrastruktur meningkatkan rasio utang terhadap PDB hingga lebih dari 70%, menimbulkan kekhawatiran akan kedaulatan ekonomi.
Risiko Utang dan Kontrol Pelabuhan
Ketegangan muncul ketika Djibouti mengambil alih operasi Pelabuhan Doraleh pada 2018, menyinggung perusahaan pelabuhan asal Dubai, DP World. Langkah itu dipandang sebagai tekanan untuk memberi ruang lebih bagi kepentingan China, sekaligus menambah beban utang yang dikelola oleh lembaga keuangan China. Jika tren ini berlanjut, “sovereignty for rent”—kedaulatan yang disewakan demi pendapatan—bisa menggerus ruang kebijakan mandiri Djibouti.
Secara keseluruhan, Djibouti menjadi miniatur persaingan geopolitik abad ke-21. Di sini, rivalitas AS‑China tidak lagi terjadi di ruang sidang PBB, melainkan di dermaga, menara radar, dan kontrak infrastruktur. Bagi negara kecil yang memiliki posisi strategis, peluang pendapatan sewa dan investasi dapat mengubah ukuran menjadi faktor bukan lagi penentu utama. Namun, ketika ketergantungan pada satu atau dua kekuatan besar semakin dalam, negara kecil berisiko berubah menjadi sandera dalam permainan global yang tak menentu.
Komentar