Media Pendidikan – 27 April 2026 | Jakarta, 27 April 2026 – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan prioritasnya dalam menyalurkan subsidi distribusi pangan ke wilayah timur Indonesia. Langkah ini diambil melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan guna meredam disparitas harga antar wilayah dan menahan tekanan inflasi.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa subsidi transportasi menjadi instrumen kunci. “Kami memfasilitasi dukungan distribusi termasuk subsidi transportasi. Bahkan sudah mengirim beras ke Kota Tual karena harganya masih tinggi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
Data resmi per 27 April 2026 mencatat total mobilisasi pangan mencapai 44.416 kilogram. Dari jumlah itu, beras menjadi komoditas utama dengan volume 32.500 kilogram. Pengiriman terbesar tercatat 25.000 kilogram beras dari Sulawesi Selatan ke Kota Tual, menanggapi harga beras yang masih di atas rata‑rata nasional.
Selain beras, Bapanas juga menyalurkan komoditas penting lainnya. Berikut rincian distribusi yang dilakukan pada periode tersebut:
- Beras: 32.500 kg (termasuk 25.000 kg ke Kota Tual)
- Cabai rawit merah: 5.590 kg
- Sapi hidup: 5.126 kg
- Minyak goreng: 1.200 kg
- Pengiriman ke daerah terpencil: Mahakam Ulu 2.000 kg, Cipayung 5.500 kg
Strategi distribusi tidak hanya mengandalkan armada pemerintah. Bapanas melibatkan jaringan offtaker dan mitra logistik lintas sektor, termasuk perusahaan swasta dan BUMN pangan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat alur barang, mengurangi biaya, serta memastikan bantuan tepat sasaran.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin stabilitas pangan yang dirasakan merata di seluruh nusantara. Dengan menyalurkan subsidi transportasi, Bapanas berupaya menurunkan biaya logistik yang biasanya menjadi beban utama wilayah timur, sehingga harga pangan dapat tetap terjangkau bagi konsumen.
Ke depan, Bapanas berencana memperluas skema subsidi ke lebih banyak komoditas dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Penekanan pada transparansi data dan monitoring real‑time diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi serta mengurangi kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Komentar