Media Pendidikan – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengekspresikan kegelisahannya setelah menyimak berulang pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada rapat Paripurna DPR. Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 tersebut menjadi latar belakang kritik tajam sang legislator mengenai kelemahan koordinasi antarlembaga di tengah agenda pembangunan yang sedang dijalankan.
Dalam sesi tanya‑jawab, Azis Subekti menegaskan, “Kita sibuk membangun tetapi lemah dalam menyatukan koordinasi,” menggarisbawahi rasa frustrasi atas ketidakefisienan yang ia nilai menghambat percepatan program nasional. Ia menilai bahwa meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai proyek infrastruktur dan kebijakan ekonomi, kurangnya sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menjadi penghalang utama.
Azis menambahkan bahwa BPK dalam laporan semester kedua 2025 menyoroti temuan‑temuan audit yang menunjukkan adanya duplikasi program, tumpang tindih anggaran, serta prosedur pengadaan yang tidak terintegrasi. Menurutnya, fakta‑fakta tersebut menandakan bahwa koordinasi lintas sektor belum optimal, meskipun dana pembangunan terus mengalir ke lapangan.
Selain menyoroti masalah koordinasi, Azis Subekti juga menyinggung pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki peran pengawasan yang krusial, terutama dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama. “Kami tidak hanya menuntut akuntabilitas, tetapi juga kolaborasi yang lebih kuat antara semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Azis Subekti mengajak seluruh anggota parlemen, kementerian, dan pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme koordinasi melalui forum rutin, sistem pelaporan yang terintegrasi, serta standar operasional prosedur yang jelas. Ia berharap langkah‑langkah tersebut dapat mengurangi risiko kebocoran anggaran dan memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Komentar