Media Pendidikan – 25 April 2026 | Jakarta, 24 April 2025 – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan dan Perubahan Nusantara (GKPN) bersama Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) melakukan aksi di depan gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, menuntut KPK menyita aset Kalla Group bila proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso tidak dibayar tepat waktu.
Aksi yang berlangsung pada Jumat (24/4/2025) itu diorganisir secara damai namun penuh semangat. Para demonstran membawa spanduk berisi tuntutan tegas, mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran dapat merugikan negara dan menghambat penyelesaian proyek strategis di Sulawesi Tengah.
Proyek PLTA Poso dan Kalla Group
PLTA Poso merupakan proyek infrastruktur energi yang diharapkan dapat menambah kapasitas listrik nasional sebesar 100 megawatt. Konsorsium yang dipimpin oleh Kalla Group, konglomerat terkemuka di Indonesia, ditunjuk sebagai kontraktor utama. Namun, sumber-sumber internal mengindikasikan adanya kendala pembayaran dari pihak pemerintah atau subkontraktor yang berpotensi menunda penyelesaian.
“Jika gagal bayar, aset Kalla Group harus disita,” ujar juru bicara GKPN dalam sambutan singkat sebelum aksi dimulai. Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan massa terhadap potensi penyalahgunaan dana publik dan dampak ekonomi negatif yang dapat timbul jika proyek tidak selesai tepat waktu.
Data yang dihimpun oleh para aktivis menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 orang hadir, sebagian besar mahasiswa, pekerja kantoran, dan anggota komunitas anti‑korupsi. Mereka menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi besar, khususnya yang melibatkan perusahaan dengan jaringan politik luas seperti Kalla Group.
KPK belum memberikan komentar resmi terkait tuntutan tersebut pada saat penulisan berita ini. Namun, pihak kepolisian setempat memastikan bahwa aksi berlangsung aman dan tidak mengganggu aktivitas publik di sekitar gedung KPK.
Para pengunjuk rasa menutup aksi dengan himbauan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan pembayaran yang tertunda serta menegakkan prosedur hukum yang transparan. Mereka berharap KPK dapat menindaklanjuti secara tegas, termasuk kemungkinan penyitaan aset bila terbukti ada kelalaian pembayaran.
Komentar