Media Pendidikan – 05 Mei 2026 | Ade Armando, mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus aktivis media sosial, kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK). Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi di platform media sosialnya setelah muncul tuduhan bahwa ia telah menjelekkan nama Wapres.
Sejak keluar dari arena politik formal, Ade Armando tetap dikenal sebagai sosok yang vokal di dunia maya, sering mengkritisi kebijakan publik dan mengangkat isu-isu sosial. Latar belakangnya sebagai mantan anggota PSI menambah bobot suaranya di kalangan aktivis digital, meski ia tidak lagi memegang jabatan resmi dalam partai.
Tuduhan yang menimpanya bermula dari sebuah posting yang diklaim mengandung pernyataan menistakan JK. Dalam konteks politik Indonesia, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada dua periode, yakni 2004-2009 (sebagai Wapres ke-10) dan 2014-2019 (sebagai Wapres ke-12). Sebagai tokoh senior, JK kerap menjadi sasaran kritik, namun tidak semua kritik dapat dikategorikan sebagai fitnah.
Menanggapi isu tersebut, Ade menegaskan dengan tegas, “Kami tidak pernah memfitnah Pak JK,” ujar ia dalam sebuah video singkat yang diunggah pada hari Senin. Ia menambah bahwa semua komentar yang diutarakan selama ini bersifat kritis dan berbasis fakta, bukan fitnah yang menodai nama baik Wapres.
Selain menyatakan tidak bersalah, Ade juga mengingatkan publik untuk lebih bijak dalam menilai informasi yang beredar di media sosial. Ia menyoroti tingginya tingkat penyebaran berita palsu dan menekankan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan konten yang dapat menimbulkan keraguan pada reputasi publik figur.
Reaksi dari netizen beragam. Sebagian mengapresiasi keberanian Ade dalam membela diri, sementara yang lain menuntut klarifikasi lebih lanjut. Namun, hingga kini belum ada langkah hukum resmi yang diambil baik oleh pihak JK maupun lembaga terkait.
Dengan mengulang penegasannya, Ade Armando berharap pernyataannya dapat mengakhiri spekulasi dan menegaskan kembali komitmennya pada kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor hukum. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana pihak terkait menanggapi pernyataan tersebut.
Komentar