Media Pendidikan – 04 April 2026 | Polri mengumumkan rencana penyusunan kurikulum pendidikan khusus yang ditujukan untuk menegakkan disiplin dan menghilangkan sikap arogansi di kalangan anggota. Inisiatif ini muncul setelah rapat Komisi III DPR menggali permasalahan dalam proses pendidikan kepolisian, termasuk keluhan tentang durasi pelatihan bintara yang dianggap terlalu singkat.
Latihan Bintara yang Dipertanyakan
Dalam rapat tersebut, mantan wakil kepala Polri Adang Daradjatun menyoroti program pendidikan bintara yang hanya berlangsung lima bulan. Menurutnya, periode singkat tersebut tidak memungkinkan lulusan menjadi polisi yang kompeten, melainkan hanya mampu melakukan prosedur dasar seperti hormat, baris, dan lari. Ia menuntut perpanjangan durasi pelatihan serta penambahan anggaran untuk memperkuat fondasi bintara sebagai tulang punggung institusi.
Masalah di Akademi Kepolisian (Akpol)
Anggota DPR lain, Safaruddin dari Fraksi PDI‑Perjuangan, menambahkan kekhawatiran terkait taruna Akpol. Ia menduga adanya masuknya calon yang tidak memenuhi standar melalui jalur titipan, yang menurutnya berkontribusi pada insiden kekerasan di lingkungan Akpol dan Sekolah Polisi Negara (SPN). Hal ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh pada semua jenjang pendidikan Polri.
Respons Polri dan Rancangan Kurikulum
Irjen Andi Rian Djajadi, Plt Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, menyatakan bahwa Polri akan menyusun kurikulum baru yang menekankan etika, hak asasi manusia, kepolisian berbasis masyarakat, serta kepemimpinan. Rancangan tersebut mencakup perpanjangan program bintara menjadi 12 bulan, dengan modul tambahan tentang resolusi konflik, anti‑korupsi, komunikasi efektif, dan pelatihan psikologis.
Pendidikan Berkelanjutan untuk Semua Peringkat
Selain memperpanjang durasi pelatihan bintara, kurikulum baru akan mengintegrasikan pendidikan lanjutan bagi perwira dan anggota senior. Setiap jenjang akan diwajibkan mengikuti kursus pembaruan tahunan yang mencakup dinamika sosial, teknologi informasi, serta prosedur investigasi modern. Pendekatan ini diharapkan menciptakan budaya belajar berkelanjutan yang menurunkan potensi arogansi.
Target dan Harapan
Polri berharap bahwa dengan kurikulum yang lebih komprehensif, anggota akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas kepolisian yang melampaui sekadar perintah militer. Penguatan nilai humanisme dan profesionalisme diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, menurunkan angka keluhan masyarakat, serta menyesuaikan standar kepolisian Indonesia dengan praktik internasional.
Tanggapan DPR dan Pemerintah
DPR secara umum menyambut baik inisiatif tersebut, namun menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai serta mekanisme pengawasan yang transparan. Komisi III DPR berjanji akan memantau implementasi kurikulum baru dan memastikan bahwa perubahan tidak hanya bersifat formal, melainkan berdampak nyata pada perilaku lapangan.
Dengan langkah strategis ini, Polri bertekad mengubah persepsi publik dan menegakkan standar pelayanan yang berlandaskan integritas serta rasa hormat terhadap warga negara.
Komentar