Media Pendidikan – 31 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Komite ini bertujuan untuk menyiapkan langkah-langkah terkait perubahan biaya proyek kereta cepat serta menetapkan dukungan pemerintah atas perubahan biaya proyek tersebut.
Komite ini memiliki beberapa tugas, yaitu menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek kereta cepat.
Tugas selanjutnya dari komite ini adalah menetapkan bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek kereta cepat.
Komite ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dikenal sebagai AHY.
Perpres Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung telah menetapkan struktur keanggotaan komite ini.
Di dalam komite ini, posisi Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Turut mengisi sebagai anggota komite yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Komentar