Media Pendidikan – 10 Mei 2026 | Pengelolaan sampah tidak lagi cukup dilakukan secara reaktif, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan. Dalam konteks ini, pengembangan waste-to-energy (WTE) kembali mengemuka.
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menempatkan pengolahan sampah sebagai agenda prioritas nasional melalui penerbitan Perpres tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mendorong percepatan pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.
Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting. Penugasan kepada Danantara untuk mengelola proyek WTE—termasuk menunjuk badan usaha pelaksana sekaligus menjembatani kebutuhan investasi—menunjukkan upaya membangun ekosistem yang lebih terintegrasi.
Sampah mulai diposisikan sebagai sumber daya. Investasi pada fasilitas WTE berpotensi mendorong pembentukan modal tetap, menciptakan efek berganda pada sektor konstruksi dan jasa, serta membuka lapangan kerja baru.
Pengembangan WTE juga berpotensi memperbaiki efisiensi fiskal. Pengurangan ketergantungan pada landfill, penurunan biaya dampak lingkungan dan kesehatan, serta kontribusi terhadap penyediaan energi alternatif pada akhirnya memperkuat produktivitas ekonomi daerah.
Pilihan strategis daerah untuk mengelola sampah sebagai aset bukan sekadar mengurangi masalah, tetapi juga menciptakan nilai. Indonesia kini berada pada titik penting dalam mengambil keputusan strategis untuk menjadikan sampah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Di banyak daerah, tantangan masih nyata. Volume sampah yang terbatas dan di bawah 1.000 ton per hari membuat proyek sulit mencapai skala ekonomi. Masalah distribusi—seperti tercecernya sampah dalam proses pengangkutan—juga menurunkan efisiensi.
Kerja sama antardaerah (KAD) menjadi salah satu solusi yang rasional untuk mengatasi keterbatasan skala. Melalui konsolidasi pengelolaan sampah dalam satu fasilitas bersama, efisiensi dapat tercapai sekaligus meningkatkan kelayakan proyek.
Komentar