Media Pendidikan – 30 April 2026 | Seorang bos pengusaha terkemuka menegaskan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang seimbang bagi Indonesia, mengingat contoh positif dari Vietnam dan potensi risiko yang muncul dari praktik kerja dari rumah (WFH). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum bisnis yang dihadiri oleh para pelaku industri manufaktur, pemerintah, dan akademisi pada akhir pekan lalu.
Ia menyoroti bahwa Vietnam telah berhasil mengintegrasikan kebijakan fleksibel dengan kebutuhan produksi yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja. Meskipun tidak ada data kuantitatif yang dibagikan, contoh tersebut dijadikan acuan bahwa kebijakan yang tepat dapat menciptakan sinergi antara fleksibilitas kerja dan kepastian operasional.
Dalam konteks Indonesia, risiko WFH menjadi sorotan utama. Praktik kerja dari rumah, yang semula dipandang sebagai solusi untuk menjaga kelangsungan bisnis selama masa pandemi, kini menimbulkan tantangan baru bagi sektor manufaktur. Pengusaha mengingatkan bahwa produksi berbasis pabrik memerlukan kehadiran fisik tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin, menjaga kualitas, dan memastikan keamanan kerja.
Beberapa risiko yang diidentifikasi meliputi penurunan produktivitas akibat keterbatasan akses ke fasilitas produksi, kesulitan dalam pengawasan kualitas, serta potensi peningkatan biaya logistik internal. “Jika tidak dikelola dengan baik, WFH dapat mengurangi efisiensi operasional dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” tambahnya.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, bos pengusaha tersebut mengusulkan tiga langkah utama: pertama, peninjauan ulang regulasi ketenagakerjaan yang memberikan ruang bagi fleksibilitas tanpa mengorbankan kehadiran di pabrik; kedua, pengembangan program pelatihan yang mempersiapkan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan model kerja hybrid; ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan ketenagakerjaan, agar insentif bagi perusahaan tidak berbalik menjadi beban bagi pekerja. Dalam pandangannya, keseimbangan antara hak pekerja dan kebutuhan produksi adalah kunci utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Penutup diskusi menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari kebijakan Vietnam, namun tetap menyesuaikannya dengan kondisi domestik. Pengusaha berharap bahwa dengan kebijakan yang seimbang, risiko WFH dapat diminimalisir, dan sektor manufaktur Indonesia dapat tetap kompetitif di kancah internasional.
Komentar