Media Pendidikan – 25 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai wajar publik di Papua Tengah mengkritik kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Bumi Cenderawasih pada 20‑22 April 2026 lalu. Menurutnya, sorotan tersebut lebih bersifat pencitraan ketimbang refleksi kebijakan substantif.
Reaksi Masyarakat Papua Tengah
Selama tiga hari di Papua, Gibran melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat daerah, kunjungan ke proyek infrastruktur, serta dialog terbuka dengan warga. Namun, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi lokal menyuarakan kekecewaan mereka, menilai kunjungan itu tidak memberikan solusi nyata atas permasalahan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang masih menggerogoti wilayah tersebut.
“Saya menilai wajar publik di Papua Tengah mengkritik kunjungan kerja Wapres RI Gibran ke Bumi Cenderawasih,” ujar Pangi Syarwi Chaniago dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. “Kritik publik itu mencerminkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kepemimpinan pusat, bukan sekadar menolak kehadiran pejabat tinggi.”
Chaniago menambahkan bahwa kritik tersebut muncul setelah serangkaian proyek yang dijanjikan belum terealisasi sepenuhnya, sehingga masyarakat menilai kunjungan itu sebagai upaya menata citra politik menjelang pemilu mendatang.
Penilaian Pengamat Terhadap Dinamika Politik
Pengamat menilai bahwa reaksi publik di Papua Tengah tidak lepas dari konteks politik nasional. Kunjungan Gibran, putra mantan Presiden, dipandang sebagai strategi memperkuat basis dukungan di daerah strategis. Dalam penilaiannya, hal itu memang dapat meningkatkan visibilitas, namun tidak otomatis menyelesaikan permasalahan struktural yang ada.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Papua Tengah masih berada di atas 30 persen, sementara akses listrik hanya mencakup 55 persen rumah tangga. Angka-angka tersebut menjadi latar belakang utama bagi masyarakat untuk menuntut tindakan konkret, bukan sekadar foto bersama atau pidato singkat.
Selain itu, laporan dari Kementerian PPN/Bappenas mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua pada tahun 2025 mencapai Rp 12 triliun, namun pelaksanaan masih mengalami kendala logistik dan koordinasi antar‑instansi.
Implikasi ke Depan
Chaniago menegaskan bahwa kritik publik dapat menjadi sinyal bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pendekatan komunikasi dan implementasi program. Ia berharap kunjungan berikutnya akan lebih terfokus pada penyelesaian isu‑isu mendasar, sehingga citra politik tidak hanya bersifat simbolik.
Menutup konferensi, ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil, untuk berkolaborasi dalam menyusun agenda pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil warga Papua.
Komentar