Media Pendidikan – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Ekonom terkemuka Awalil Rizky mengingatkan bahwa keseimbangan primer negara diperkirakan akan jebol pada awal tahun 2026. Menurut analisanya, defisit anggaran yang melebar dipicu oleh kombinasi belanja modal yang tinggi dan penurunan penerimaan pajak, memaksa pemerintah untuk menutup celah fiskal dengan penerbitan utang baru. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan kebijakan fiskal dan beban utang jangka panjang.
Tekanan pada Keseimbangan Primer
Keseimbangan primer, yang mengukur selisih antara pendapatan dan belanja operasional tanpa memperhitungkan pembayaran bunga, menjadi indikator utama kesehatan fiskal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2026, defisit primer diproyeksikan mencapai 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui target maksimum 2% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Penyebab utama meliputi penurunan realisasi penerimaan pajak karena perlambatan pertumbuhan ekonomi global, serta peningkatan belanja subsidi energi dan program infrastruktur besar yang belum selesai.
Penyebab Utang Baru
Dalam upaya menutupi defisit, pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan tambahan utang sovereign sebesar US$15 miliar pada akhir 2026. Awalil Rizky menegaskan bahwa “semua pembayaran utang akan berasal dari utang baru,” menyoroti strategi rollover yang semakin intensif. Ia memperingatkan bahwa ketergantungan pada rollover dapat meningkatkan risiko likuiditas, terutama bila pasar internasional menilai profil risiko Indonesia memburuk. Sementara sebagian besar penawaran utang diarahkan ke pasar obligasi internasional, terdapat pula rencana penerbitan surat utang domestik dengan tenor pendek untuk menstabilkan arus kas jangka pendek.
Respon Pemerintah dan Proyeksi
Pemerintah menanggapi peringatan tersebut dengan mengumumkan paket reformasi fiskal, termasuk peninjauan ulang tarif pajak konsumsi, percepatan digitalisasi layanan perpajakan, serta penyesuaian subsidi energi. Selain itu, Menteri Keuangan menegaskan komitmen untuk menjaga rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 60% pada akhir 2026 melalui pengetatan belanja non‑prioritas dan peningkatan efisiensi pengelolaan aset negara.
Para analis memperkirakan bahwa bila reformasi berjalan lancar, defisit primer dapat turun menjadi 1,8% pada akhir 2026. Namun, skenario terburuk menampilkan defisit mencapai 3% dengan risiko penurunan peringkat kredit oleh lembaga pemeringkat internasional. Dampak potensial meliputi kenaikan biaya pinjaman luar negeri dan penurunan arus investasi asing.
Secara keseluruhan, peringatan Awalil Rizky menegaskan pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi untuk menghindari spiral utang yang tidak terkendali. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang dan stabilitas fiskal jangka pendek, sambil memastikan bahwa beban utang tidak menggerus kapasitas pembiayaan generasi mendatang.
Komentar