Media Pendidikan – 06 April 2026 | Jakarta – Rismon Sianipar, mantan Wakil Ketua DPR dan tokoh politik senior, hari ini mengeluarkan pernyataan tegas menolak tuduhan bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membiayai Roy Suryo sebesar lima miliar rupiah dalam rangka mendukung kasus ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rismon, klaim tersebut tidak berdasar dan video yang menjadi bahan perbincangan publik merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).
Dalam konferensi pers singkat yang diadakan di kantor pusat partainya, Rismon menegaskan bahwa tidak ada bukti finansial maupun dokumen resmi yang mendukung tuduhan tersebut. “Saya pribadi tidak pernah melihat atau menerima informasi apapun yang mengindikasikan bahwa JK memberikan dana kepada Roy Suryo untuk kepentingan politik atau pribadi,” ujar Rismon dengan nada tegas. “Jika ada pihak yang menyebarkan informasi ini, mereka harus siap menanggung konsekuensinya sesuai hukum yang berlaku.”
Kuasa hukum Rismon, seorang pengacara senior yang menolak disebutkan namanya, menambahkan bahwa video yang beredar di media sosial menampilkan percakapan yang menuduh JK sebagai donor utama Roy Suryo dalam kasus ijazah. “Setelah dilakukan analisis forensik oleh tim digital forensik independen, video tersebut terbukti merupakan hasil olahan AI. Teknologi deepfake saat ini sudah cukup canggih untuk menghasilkan suara dan gambar yang tampak sangat realistis,” kata kuasa hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa video itu tidak dapat dijadikan bukti sah dalam proses hukum apa pun.
Kasus ijazah Jokowi sendiri telah menjadi sorotan publik sejak awal 2026, ketika sejumlah media mengungkap adanya dugaan pemalsaan gelar akademik yang dimiliki Presiden. Roy Suryo, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, menjadi salah satu saksi kunci yang memberikan kesaksian tentang proses verifikasi gelar tersebut. Namun, pernyataan Roy yang kemudian menuduh adanya pihak-pihak yang membantu menutupi fakta memicu gelombang spekulasi politik.
Jusuf Kalla, yang kini lebih banyak terlibat dalam kegiatan filantropi dan peran sebagai tokoh senior, langsung menanggapi isu tersebut melalui juru bicaranya. “Saya tidak pernah memberikan dana kepada siapapun untuk kepentingan politik atau pribadi, termasuk Roy Suryo. Tuduhan tanpa dasar seperti ini hanya mencoreng nama baik saya dan mengalihkan fokus publik dari isu yang lebih penting,” ujar juru bicara JK.
Pengamat politik menilai bahwa kontroversi ini mencerminkan dinamika persaingan internal di antara partai-partai politik di Indonesia. “Kasus ijazah Jokowi memang sensitif, tetapi penggunaan video deepfake untuk menyerang lawan politik bukanlah hal baru. Ini menunjukkan betapa pentingnya literasi digital di kalangan publik,” kata Dr. Anita Prasetyo, dosen ilmu politik Universitas Indonesia.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terpisah terkait dana yang diduga mengalir antara pihak-pihak yang terlibat. “Kami akan menelusuri setiap alur keuangan yang muncul dalam laporan publik, termasuk meneliti keabsahan video yang beredar. Apapun hasilnya, kami akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan dana publik maupun penyebaran informasi palsu,” ujar juru bicara KPK.
Di sisi lain, Roy Suryo menolak tuduhan bahwa ia menerima dana dari JK. Dalam pernyataan tertulis, Roy menegaskan bahwa semua pernyataannya bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. “Saya hanya berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya, tanpa terikat pada kepentingan politik tertentu,” tulisnya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang keamanan informasi di era digital. Lembaga surveilans siber pemerintah telah memperingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima konten visual dan audio yang beredar di media sosial. “Deepfake dapat menimbulkan kerusakan reputasi yang signifikan, terutama jika tidak ada verifikasi yang tepat,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jenderal (Purn) Budi Santoso.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mengajak publik untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. “Kami mendesak semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum membuat penilaian akhir,” ujar Ketua Lembaga Pengawas Media (LPM), Rina Widyanti.
Dengan berjalannya proses hukum dan penyelidikan, Rismon Sianipar menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi integritas nama baiknya serta menegakkan keadilan. “Kami akan terus memperjuangkan kebenaran melalui jalur hukum yang ada. Setiap pihak yang menyebarkan fitnah akan mendapatkan sanksi yang setimpal,” tutupnya.
Kasus ini masih dalam tahap awal penyelidikan, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh publik dan media. Sementara itu, para tokoh politik diharapkan dapat menahan diri dari serangan personal yang dapat memperkeruh suasana politik nasional.
Kesimpulannya, tuduhan bahwa JK membiayai Roy Suryo sebesar Rp5 miliar untuk kasus ijazah Jokowi telah dibantah secara tegas oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya, yang menyatakan video tuduhan tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Penyidikan KPK dan lembaga terkait masih berlangsung, menunggu bukti yang dapat memperjelas alur dana dan keabsahan video yang beredar. Publik diimbau untuk menunggu hasil resmi sebelum menarik kesimpulan akhir.
Komentar