Media Pendidikan – 30 April 2026 | Jakarta, 30 April 2026 – Pada sore hari ini, puluhan anggota Sentra Pergerakan Pemuda Indonesia (SPPI) menyelenggarakan aksi peringatan ke-40 hari kasus Andrie Yunus. Demonstrasi yang berlangsung di sebuah lokasi di Jakarta itu bertujuan menuntut agar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dievaluasi kinerjanya dalam penanganan kasus tersebut.
Aksi dimulai pukul 16.00 WIB dengan orasi pembukaan yang menyinggung kronologi penangkapan Andrie Yunus pada Agustus 2025 serta proses hukum yang belum selesai. Peserta aksi menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi, serta menekankan pentingnya penegakan hak asasi manusia di lingkungan pertahanan.
“Kami menuntut evaluasi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin atas penanganan kasus ini,” ujar juru bicara SPPI yang mewakili massa. Pernyataan tersebut diikuti dengan seruan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dan mengawasi mekanisme internal Kementerian Pertahanan.
Selama aksi, para pemuda mengibarkan spanduk berisi slogan “Keadilan untuk Andrie Yunus” dan “Evaluasi Menhan Sekarang”. Mereka juga membacakan daftar tuntutan yang meliputi: (1) pembentukan tim independen untuk meninjau kembali seluruh berkas kasus, (2) pelaporan publik mengenai langkah-langkah perbaikan, serta (3) pemberian jaminan keamanan bagi saksi dan keluarga korban.
Data yang disampaikan oleh SPPI menunjukkan bahwa sejak kasus Andrie Yunus terungkap, telah ada lebih dari 30 laporan pengaduan terkait pelanggaran prosedur penahanan. Meskipun demikian, belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan hingga saat aksi berlangsung.
Pengamat hukum menilai bahwa tekanan publik seperti ini dapat memicu perubahan kebijakan, terutama bila didukung oleh bukti dokumenter yang kuat. “Aksi damai yang terorganisir dengan baik dapat menjadi katalis bagi reformasi institusional,” kata Dr. Hasan Basri, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Para peserta aksi menegaskan bahwa peringatan 40 hari bukan sekadar peringatan simbolik, melainkan panggilan untuk menuntut keadilan yang berkelanjutan. Mereka berharap agar Menteri Pertahanan memberikan jawaban konkret dalam waktu dekat, serta membuka ruang dialog dengan organisasi masyarakat sipil.
Hingga akhir acara, belum ada respons resmi dari kantor Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. SPPI berjanji akan melanjutkan aksi serupa bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, serta akan mengajukan petisi kepada DPR untuk mempercepat proses evaluasi.
Komentar