Media Pendidikan – 23 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal dengan sebutan Purbaya dalam lingkup internal, resmi memberhentikan dua Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu Luky Alfirman (Direktorat Pengelolaan Keuangan) dan Febrio Kacaribu (Direktorat Perbendaharaan). Keputusan tersebut diumumkan pada Senin pagi melalui rilis resmi Kementerian, menandai langkah tegas pemerintah dalam menata kembali jajaran pimpinan tinggi negara.
Dalam struktur Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal memegang peranan strategis, mengawasi kebijakan fiskal, pengelolaan aset negara, serta pelaksanaan program anggaran. Luky Alfirman, lulusan ekonomi terkemuka, sebelumnya dikenal sebagai figur teknis yang menggelar reformasi digital pada sistem pembayaran pemerintah. Sementara Febrio Kacaribu, dengan latar belakang hukum keuangan, memimpin tim yang bertugas mengoptimalkan pendapatan negara melalui kebijakan perpajakan.
Keputusan pemberhentian mereka diambil setelah serangkaian evaluasi internal yang menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian laporan keuangan. Purbaya menegaskan bahwa integritas pejabat publik harus terjaga, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca‑pandemi. “Kami tidak dapat mentolerir penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara,” ujar Purbaya dalam konferensi pers.
Sebagai bagian dari prosedur transparansi, Kementerian Keuangan sekaligus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis dokumen profil dan harta kekayaan kedua Dirjen yang baru saja dicopot. Dokumen tersebut memuat data aset bergerak dan tidak bergerak, serta sumber pendapatan selama lima tahun terakhir. Meskipun angka spesifik tidak diungkap secara publik, laporan menyatakan bahwa total nilai aset mereka berada dalam kisaran yang wajar bagi pejabat setingkat Dirjen, tanpa menunjukkan adanya indikasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Reaksi dari kalangan akademisi dan organisasi anti‑korupsi pun muncul. Seorang pakar kebijakan publik, Dr. Anita Wijaya, mengatakan, “Pengungkapan profil kekayaan dan langkah tegas pemberhentian merupakan sinyal positif bahwa pemerintah serius menegakkan akuntabilitas di tingkat tertinggi.” Sementara itu, asosiasi pegawai negeri sipil menilai proses tersebut harus diikuti dengan prosedur hukum yang adil dan transparan.
Ke depan, Menteri Keuangan menegaskan bahwa proses penggantian jabatan Dirjen akan melibatkan seleksi ketat berbasis merit serta pemeriksaan latar belakang menyeluruh. Penunjukan pejabat baru diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara dan menambah kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Komentar