Media Pendidikan – 13 April 2026 | Makassar, 13 April 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan rencana perobohan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terletak di pusat kota. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa proses demolisi akan dimulai dalam waktu dekat, dengan tujuan utama memperbaiki kondisi infrastruktur dan menyesuaikan fungsi ruang publik di area tersebut.
Pengumuman resmi disampaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat melalui konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah. Mereka menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap kondisi struktural gedung serta pertimbangan penggunaan lahan yang lebih optimal. “Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) segera dirobohkan,” tulis JPNN.com dalam laporan awalnya, menandakan urgensi tindakan tersebut.
Selain aspek keamanan, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Ruang yang akan terbuka setelah gedung dirobohkan direncanakan untuk dialokasikan bagi proyek revitalisasi kawasan, termasuk pembangunan taman kota, fasilitas publik, dan area komersial yang dapat meningkatkan nilai ekonomi wilayah. Pemerintah berharap dengan mengoptimalkan penggunaan lahan, tercipta peluang investasi baru serta peningkatan kualitas hidup bagi warga Makassar.
Proses perobohan dijadwalkan akan dimulai pada kuartal berikutnya, dengan estimasi durasi pengerjaan selama tiga hingga empat bulan. Tim pelaksana akan menggunakan metode demolisi terkendali untuk meminimalisir dampak lingkungan, seperti debu dan kebisingan. Seluruh limbah bangunan akan dipilah dan dikelola sesuai regulasi pengelolaan limbah konstruksi, termasuk daur ulang material beton dan baja yang masih dapat dipergunakan kembali.
Pihak DPRD sendiri telah menyiapkan rencana sementara untuk kegiatan legislatif, dengan memindahkan aktivitas sidang ke gedung alternatif yang telah disiapkan. Hal ini bertujuan agar proses legislasi tetap berjalan tanpa gangguan, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses transisi.
Warga sekitar menanggapi keputusan tersebut dengan beragam pendapat. Sebagian menyambut baik upaya perbaikan infrastruktur, mengingat potensi peningkatan fasilitas umum dan estetika kota. Sementara itu, sebagian lainnya mengkhawatirkan potensi gangguan selama masa konstruksi dan perubahan tata ruang yang dapat mempengaruhi mobilitas harian mereka.
Ke depan, pemerintah daerah berjanji akan terus memberikan informasi terkini mengenai jadwal kerja, area yang terdampak, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil. Dengan mengedepankan prinsip keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan, diharapkan perobohan gedung DPRD Sulsel dapat menjadi titik awal bagi transformasi ruang publik yang lebih modern dan ramah warga.
Komentar