Media Pendidikan – 15 April 2026 | Kota Bandung – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Basket Indonesia (Perbasi) secara resmi mengajukan permohonan agar Musyawarah Daerah (Musda) DPD Perbasi Jawa Barat diulang. Permintaan ini muncul setelah proses pemilihan ketua DPD Jawa Barat dinilai belum mencerminkan prosedur yang transparan dan akuntabel.
Perbasi, sebagai badan induk olahraga basket di Indonesia, memiliki tanggung jawab mengawasi struktur organisasi di tiap provinsi. DPD (Daerah Perbasi) Jawa Barat merupakan salah satu cabang terpenting, mengelola kompetisi regional, pelatihan pelatih, serta pengembangan bakat muda di wilayah tersebut. Menurut DPP, keabsahan kepemimpinan DPD sangat krusial untuk memastikan kelancaran program-program tersebut.
Alasan utama DPP mengusulkan pengulangan Musda adalah adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur pemilihan, termasuk kurangnya partisipasi anggota yang berhak memberikan suara serta ketidakjelasan dalam penetapan agenda. “DPP Persatuan Basket Indonesia (Perbasi) meminta ada musyawarah daerah (musda) ulang untuk menentukan ketua DPD Perbasi Jawa Barat,” tertulis dalam pernyataan resmi DPP yang disampaikan kepada media lokal.
Sementara itu, Ketua DPD Jawa Barat yang terpilih dalam Musda sebelumnya menanggapi keputusan DPP dengan keberanian. Ia menyatakan keberatan atas usulan pengulangan Musda, menilai proses sebelumnya telah memenuhi semua ketentuan internal. “Kami telah menjalankan Musda sesuai tata cara yang berlaku, dan keputusan tersebut sudah sah,” ujar Ketua terpilih dalam pertemuan pers singkat di Bandung.
Reaksi tersebut menambah ketegangan di antara dua lembaga. DPP menegaskan bahwa tujuan utama bukan untuk menyingkirkan pemimpin yang terpilih, melainkan untuk menjamin legitimasi proses demokratis yang melibatkan seluruh anggota DPD. Mereka menambahkan bahwa pengulangan Musda dapat dijadwalkan dalam waktu dua minggu ke depan, dengan mekanisme pemungutan suara yang lebih terbuka dan diawasi oleh pihak independen.
Para pengamat olahraga menilai bahwa perselisihan ini mencerminkan pentingnya tata kelola organisasi dalam mengelola olahraga populer seperti basket. Jika Musda diulang dan menghasilkan keputusan yang lebih diterima semua pihak, hal ini dapat memperkuat kepercayaan anggota DPD dan memperlancar pelaksanaan program-program basket di Jawa Barat. Sebaliknya, kegagalan mencapai konsensus dapat menimbulkan stagnasi dalam pengembangan atlet muda dan kompetisi regional.
Keputusan akhir mengenai pelaksanaan Musda ulang masih menunggu persetujuan dari komite khusus DPP. Sementara itu, seluruh pihak diharapkan dapat menahan emosi dan fokus pada tujuan bersama: memajukan basket Indonesia melalui kepemimpinan yang sah, transparan, dan akuntabel.
Komentar