Media Pendidikan – 07 April 2026 | Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan anggaran sebesar Rp1,64 miliar dalam APBD Induk 2026 untuk membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Terminal Tegal. Proyek ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan layanan ekonomi bagi warga Kelurahan Pemecutan.
Anggaran dan Jadwal Pembangunan
Menurut Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar, Putu Tony Marthana Wijaya, proses tender fisik baru dimulai awal April 2026. Jika semua tahapan berjalan lancar, pelaksanaan fisik diproyeksikan akan dimulai pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Bangunan yang akan diubah menjadi KDKMP adalah satu blok ruko di sisi utara terminal, yang saat ini akan dibongkar dan dibangun kembali dengan fungsi baru.
Manfaat bagi Kelurahan Pemecutan
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Dewa Made Agung, menjelaskan bahwa KDKMP akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih Kelurahan Pemecutan. Fokus utama usaha awal adalah membuka gerai sembako, penjualan gas elpiji, dan produk kebutuhan pokok lainnya. Pendampingan manajemen dari dinas terkait sudah dimulai, sehingga koperasi diharapkan dapat mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Pengembangan KDKMP diharapkan menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan harian, serta memperkuat jaringan ekonomi mikro di wilayah terminal yang menjadi hub transportasi kota. Dengan adanya fasilitas koperasi, warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk berbelanja kebutuhan dasar, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban transportasi dan meningkatkan kualitas hidup.
Konteks Pembangunan Daerah 2026
Rencana pembangunan infrastruktur dasar di Tegal sejalan dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada revitalisasi infrastruktur daerah pada tahun 2026. Pemerintah daerah lain, seperti Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, juga tengah memperkuat fasilitas dasar—misalnya perbaikan jaringan air bersih dan penginapan di sekitar Danau Lindu untuk mendukung festival daerah. Upaya serupa di tingkat provinsi menunjukkan komitmen luas pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, agenda strategis 2026 yang dibahas dalam rapat kerja Kementerian Kebudayaan bersama DPD RI menekankan pentingnya penguatan ekosistem budaya dan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Meskipun fokus utama pembahasan adalah bahasa daerah, prinsip pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai program pembangunan daerah, termasuk proyek KDKMP di Terminal Tegal.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Para pemangku kepentingan menilai bahwa keberhasilan KDKMP tidak hanya tergantung pada penyelesaian fisik bangunan, melainkan juga pada pengelolaan operasional yang efektif. Dewa Made Agung menekankan pentingnya pelatihan manajerial bagi anggota koperasi serta integrasi dengan sistem digital untuk mempermudah distribusi barang dan pencatatan keuangan.
Jika tantangan tersebut dapat diatasi, KDKMP di Terminal Tegal berpotensi menjadi model pengembangan infrastruktur dasar yang dapat direplikasi di terminal lain di seluruh Indonesia. Model tersebut akan menggabungkan fungsi transportasi dengan layanan ekonomi mikro, menciptakan sinergi antara mobilitas warga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Secara keseluruhan, proyek KDKMP di Terminal Tegal menjadi contoh konkret bagaimana alokasi anggaran APBD 2026 dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Komentar