Media Pendidikan – 29 Juni 2026 | Rencana pemerintah mengadakan sistem rudal supersonik BrahMos mendapat sorotan dari DPR RI. Selain mempertanyakan urgensi pembelian di tengah tekanan fiskal, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan dasar strategis pengadaan alutsista tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengatakan hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi mengenai rencana pengadaan rudal BrahMos. Menurut dia, setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) bernilai besar harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Sampai saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut. Namun, setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Tubagus dalam keterangannya.
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, juga mempertanyakan prioritas pengadaan rudal bernilai besar di tengah tantangan ekonomi. Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan urgensi pembelian serta dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.
Rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR) dengan kecepatan hingga sekitar Mach 2,8. Sejumlah pihak menilai kemampuan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kebutuhan pertahanan Indonesia yang memiliki wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas.


Komentar