Media Pendidikan – 27 Juni 2026 | Amnesty International Indonesia telah mengeluarkan kritik terhadap rencana pemerintah untuk melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, rencana ini harus dibatalkan dengan segera.
Usman Hamid menjelaskan bahwa pelibatan taruna Akmil dalam pendidikan Sekolah Rakyat dapat menyebabkan kesenjangan dan diskriminasi terhadap siswa yang tidak berasal dari latar belakang militer. Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi hak setiap individu, bukan hanya untuk mereka yang berasal dari latar belakang militer.
Amnesty International Indonesia juga telah melakukan survei terhadap siswa di Sekolah Rakyat dan menemukan bahwa mayoritas siswa tidak setuju dengan rencana pelibatan taruna Akmil dalam pendidikan. Survei ini menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut lebih suka memiliki pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Amnesty International Indonesia meminta pemerintah untuk membahas rencana ini dengan lebih teliti dan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak siswa. Mereka juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi hak setiap individu, bukan hanya untuk mereka yang berasal dari latar belakang militer.
Komentar