Media Pendidikan – 22 Juni 2026 | Pemerintah memperbolehkan warga ber-KTP Jakarta membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Kebijakan ini dinilai memiliki sisi positif sekaligus risiko sosial yang perlu diantisipasi.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia, Muh Azis Muslim, mengatakan kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh rumah layak dan kepastian kepemilikan hunian. Namun, ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya memindahkan persoalan yang selama ini ada di Jakarta ke kawasan penyangga.
Azis menilai salah satu dampak yang paling perlu diperhatikan adalah munculnya fenomena pekerja yang ‘tua di jalan’ akibat jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja yang semakin jauh. Menurutnya, keuntungan memperoleh rumah murah bisa saja diimbangi dengan meningkatnya biaya dan waktu perjalanan setiap hari.
Azis juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas publik yang memadai di kawasan perumahan subsidi, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur penunjang kebutuhan sehari-hari. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menyediakan opsi hunian vertikal seperti rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tetap memiliki kesempatan tinggal di Jakarta.
Komentar