Media Pendidikan – 18 Juni 2026 | Sejak 2025, sistem penerimaan murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah resmi berubah dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah dari “peserta didik” menjadi “murid”, melainkan juga upaya pemerintah menyempurnakan sistem yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai persoalan, mulai dari manipulasi domisili, sengketa penerimaan, hingga perdebatan mengenai keseimbangan antara pemerataan akses dan penghargaan terhadap prestasi.
Setelah implementasi di tahun pertamanya, respons publik terhadap SPMB cenderung positif. Survei nasional terhadap 1.074 orang tua pendaftar SPMB menunjukkan bahwa sekitar sembilan dari sepuluh responden menilai SPMB lebih baik dibandingkan PPDB dan sesuai dengan harapan mereka.
Perubahan yang paling dirasakan adalah meningkatnya pemerataan akses pendidikan, transparansi proses seleksi, serta berkurangnya dominasi sekolah favorit.
“Tidak diterima di sekolah pilihan bukan berarti kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan”, kata seorang narasumber.
Keberhasilan SPMB sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat berperan menetapkan regulasi, standar nasional, serta sistem data yang menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan murid.
Pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—memegang peran yang sangat strategis. Tidak hanya bertugas menyelenggarakan proses penerimaan murid setiap tahun, tetapi juga bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan SPMB ke dalam perencanaan pendidikan yang lebih konkret.
Sekolah untuk Semua. Pada akhirnya, perdebatan mengenai PPDB maupun SPMB tidak boleh membuat kita kehilangan fokus pada tujuan pendidikan itu sendiri.
Komentar