Kejagung Buka Peluang Terapkan TPPU di Kasus Korupsi MBG

Media Pendidikan – 15 Juni 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membuka peluang untuk mengaplikasikan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi program Bantuan Kesejahteraan Keluarga (BKK) yang dilakukan Dadan Hindayana dan rekan-rekannya.

Dalam kasus tersebut, Kejagung menemukan adanya peluang untuk mengajukan tuntutan pidana menggunakan Pasal TPPU. Pasal ini menangani tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para penjenayah korupsi.

Prabowo Tekankan Pemerintahan Andal dalam Taklimat Istana 1,5 Tahun Kepemimpinan

N Nasional

67 hari

Kejagung menegaskan bahwa pengajuan tuntutan pidana menggunakan Pasal TPPU tidak akan mengurangkan tuntutan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, pengajuan tersebut dapat menambahkan kesempatan bagi Kejagung untuk mengajukan tuntutan pidana yang lebih tinggi.

Pasal TPPU memiliki ketentuan yang lebih luas daripada Pasal yang biasanya digunakan dalam kasus korupsi. Pasal ini menangani tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para penjenayah korupsi, termasuk penggunaan uang yang diperoleh dari kegiatan korupsi.

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Jadi Tersangka

N Nasional

20 hari

Kejagung berharap bahwa pengajuan tuntutan pidana menggunakan Pasal TPPU dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya mengambil tindakan untuk mencegahnya.

Kejagung juga menegaskan bahwa pengajuan tuntutan pidana menggunakan Pasal TPPU tidak akan mengurangkan tuntutan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, pengajuan tersebut dapat menambahkan kesempatan bagi Kejagung untuk mengajukan tuntutan pidana yang lebih tinggi.

Sony Sanjaya Ajukan Permohonan sebagai Justice Collaborator Kasus Korupsi MBG

N Nasional

4 hari

Dalam kesimpulan, pengajuan tuntutan pidana menggunakan Pasal TPPU oleh Kejagung dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya mengambil tindakan untuk mencegahnya.