Media Pendidikan – 01 Juni 2026 | Tim Pengawas Haji DPR 2026 berencana mengundang Kementerian Haji dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas polemik ibadah haji, termasuk pembayaran dam dan penipuan badal haji.
Polemik ini telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait dengan pembayaran dam yang dianggap tidak jelas dan penipuan badal haji yang merugikan jemaah haji.
Baca juga:
“Kita akan mengundang Kementerian Haji dan MUI untuk membahas polemik ini dan mencari solusi yang tepat,” kata ketua Tim Pengawas Haji DPR.
Baca juga:
Tim Pengawas Haji DPR berharap dengan membahas polemik ini, dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Baca juga:
Komentar