Media Pendidikan – 17 Mei 2026 | Perpustakaan, kekuasaan, dan anggaran selalu saling terkait. Cara negara mengalokasikan anggaran menunjukkan bagaimana perpustakaan dipandang: sebagai beban birokrasi atau sebagai infrastruktur pengetahuan bangsa.
Ketika perpustakaan diposisikan sebagai fungsi strategis negara, dukungan anggaran bukan sekadar tambahan. Ia merupakan bagian dari pilihan kebijakan. Anggaran perpustakaan bukan sekadar soal fiskal. Ia menentukan kapasitas negara menjaga literasi, akses pengetahuan, dan keadilan informasi publik.
Ketika anggaran perpustakaan melemah, yang menyusut bukan hanya layanan. Yang ikut menyempit adalah akses warga terhadap bacaan, informasi, dan rujukan yang bermutu. Akibatnya, ketimpangan akses meningkat dan kualitas demokrasi ikut terdampak.
Negara tidak bisa meminta masyarakat untuk tahan terhadap disinformasi, sementara infrastruktur bacaan, rujukan, dan literasi dibiarkan melemah. Negara juga tidak bisa berbicara tentang sumber daya manusia unggul, jika akses warga terhadap informasi bermutu tidak dijaga.
Anggaran perpustakaan, pada akhirnya, adalah ukuran seberapa serius negara dalam menjaga akal publiknya.
Apakah negara berbicara tentang literasi, sementara anggaran perpustakaan justru menyusut tajam? Pertanyaan ini harus dijawab dengan jelas oleh pemerintah. Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan infrastruktur pengetahuan bangsa yang harus dijaga.
Komentar