Media Pendidikan – 12 Mei 2026 | Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal ini disampaikan Ferry saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah K/L.
“Seluruh jajaran pemerintahan perlu membangun budaya kerja kolaboratif demi menyukseskan program prioritas nasional. Kita harus membangun super tim sehingga dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pemerintah bisa berjalan lebih efektif,” ujar Ferry.
Kerja sama ini melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu, dan Pemprocv DKI.
Kolaborasi ini difokuskan untuk memperkuat program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam kerja sama dengan Kementerian PPPA, produk kelompok perempuan desa akan diinkubasi dan mendapat dukungan pembiayaan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyoroti potensi besar sinergi antara program pemberdayaan keluarga yang selama ini dijalankan BKKBN dengan inisiatif program Koperasi Desa Merah Putih.
Wihaji menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki unit akar rumput yang disebut Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang terdiri dari para akseptor atau peserta KB yang dibina untuk memiliki kemandirian ekonomi.
Inilah cikal bakal yang nanti menjadi bagian sinergi dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih, ujar Wihaji.
Komentar