Media Pendidikan – 06 Mei 2026 | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Listyo menyebut sejumlah catatan KPRP sebagai usulan konstruktif yang dapat memperbaiki institusi kepolisian. Ia menekankan, “Kami pada prinsipnya segera menindaklanjuti usulan‑usulan tersebut,” menegaskan komitmen untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari strategi jangka pendek hingga jangka panjang Polri.
Berikut poin‑poin utama rekomendasi KPRP yang akan ditindaklanjuti Polri:
- Penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui proses dan mekanisme yang lebih terstruktur.
- Koordinasi penempatan jabatan di luar struktur organisasi dengan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Peningkatan tata kelola Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan.
Listyo menambahkan bahwa penegakan rekomendasi terkait Kompolnas akan dilaksanakan secara cepat. “Kami akan langsung menindaklanjuti proses dan mekanisme penguatan Kompolnas tersebut,” ujarnya, menandakan langkah konkret untuk memperkuat peran pengawasan internal kepolisian.
Untuk rekomendasi tentang jabatan di luar struktur organisasi, Kapolri menjelaskan bahwa koordinasi akan dilakukan bersama Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan mempercepat pelaksanaan reformasi struktural.
Selain itu, Listyo menyoroti perbaikan tata kelola DIM yang telah dilakukan secara bertahap. Ia menyatakan bahwa penyusunan DIM mencakup strategi besar serta strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, yang semuanya bertujuan menciptakan tata kelola Polri yang lebih baik dan sehat.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Istana Kepresidenan, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta anggota KPRP. Presiden menekankan pentingnya reformasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dengan komitmen yang diungkapkan Kapolri, langkah selanjutnya adalah implementasi rekomendasi secara konkret, termasuk penyusunan regulasi internal dan monitoring berkala. Penguatan Kompolnas dan perbaikan DIM diharapkan menjadi fondasi bagi Polri dalam mewujudkan institusi yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika keamanan nasional.
Secara keseluruhan, pernyataan Listyo menandakan bahwa Polri tidak hanya menerima rekomendasi KPRP, tetapi juga bertekad menjadikannya pendorong perubahan struktural yang signifikan. Pengawasan internal, koordinasi lintas kementerian, serta perbaikan tata kelola menjadi fokus utama dalam agenda reformasi yang akan berjalan hingga tahun-tahun mendatang.
Komentar